Digelar, Sidang Pedagang Pasar Karangploso Kabupaten Malang Terkait Sembako untuk Kampanye di Malang

Malang, (pawartajatim.com) – Sidang gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH), yang diajukan dua pedagang Pasar Karangploso, Anik Atun dan Suryani, terhadap Abdul Qodir alias Adeng, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Selasa (10/11/2026). Dalam sidang tersebut, pihak tergugat pertama tidak hadir di ruang persidangan.

Perkara nomor 282/Pdt.G/2026/PN.Kpn yang diajukan dua pedagang Pasar Karangploso melalui kuasa hukumnya Dedi Wahyu Utomo di ruang sidang Kartika, Anik Atun dan Suryani, itu mempertemukan pihak penggugat dengan sengketa yang turut menyeret Anton Apriansyah, mantan Kepala UPPD Pasar Karangploso, sebagai turut tergugat.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Kepanjen, perkara tersebut tercatat dengan nomor 282/Pdt.G/2026/PN Kpn memasuki tahap mediasi. Gugatan perdata ini terkait masalah sembako senilai Rp 1,3 miliar untuk keperluan kampanye tergugat I Abdul Qodir dalam memenangkan kontes pemilu tahun yang lalu.

Gugatan ini adalah murni perdata bukan terkait pidananya. Karena yang bersangkutan tergugat I tetap tidak hadir untuk selanjutnya pihak kuasa hukumnya Agustin A. Siagian berjanji akan mempertemukannya.

Dalam penjelasannya, Agustin, menyatakan, memang yang bersangkutan sampai sekarang belum datang ke pengadilan karena ada tugas. Tetapi saya akan berusaha untuk tetap menghadirkan pada persidangan berikutnya.

Sebagaimana kebersamaan di hadapan hukum (equality before the law) tanpa memandang status sebagai pejabat publik. Ketua majelis hakim, Hadi Ediyarsyah, SH., memerintahkan untuk mendaftarkan E-court terlebih dahulu di PTSP.

Terutama tergugat Anton Apriansyah, Kepala Pasar hadir dan terlambat karena sakit. Dalam keterangannya di PN Kepanjen Anton Apriansyah akan membicarakan semua yang diketahui tanpa menutupi karena memang tahu dan menyaksikan waktu pengiriman sembako yang diminta Abdul Qodir alias Adeng yang sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI-P.

“Memang kasus Pasar Karangploso harus tuntas. Baik itu perdata dan pidananya karena untuk kesekian kalinya saya juga dapat panggilan APH,” kata Anton Apriansyah. Semoga kasus ini cepat selesai.

Baik perdata atau pidananya biar terang dan siapa saja yang terlibat harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum. (sam/ely)