Malang, (pawartajatim.com) – Paripurna DPRD pandangan umum Raperda terhadap laporan pertanggung jawaban Bupati Malang tahun anggaran 2025 digelar Senin (15/6/2026) siang. Rapat paripurna dihadiri Bupati Malang, HM Sanusi MM dan Wakil Bupati Malang Hj Latifah Shohib, Forkopimda, OPD dan camat. Paripurna dipimpin, Ketua H Darmadi.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kabupaten Malang mendorong Pemerintah Kabupaten Malang mempercepat digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan sistem satu data inventarisasi BMD dan tata kelola (e-BMD) dioptimalkan daerah yang terintegrasi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, dengan Juru bicara, Redam Guruh Krismantara, menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus ditopang oleh sistem data yang terintegrasi agar pengelolaan pendapatan daerah lebih presisi dan transparan.
Dalam catatan fraksi, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Malang secara umum telah melampaui target. Yakni, sebesar Rp 4,86 triliun dari target Rp 4,85 triliun atau 100,24 persen. Namun, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal.
Karena hanya mencapai Rp 1,19 triliun dari target Rp 1,21 triliun atau 98,51 persen. Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar transformasi digital melalui sistem satu data daerah menjadi bagian dari reformasi tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Dalam pandangan umum bersama partai PKB, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, Hanura dengan juru bicara, Fakih Pilihan dengan usulan Raperda inisiatif Bupati, Raperda Pemberdayaan masyarakat dan perubahan susunan perangkat daerah.
Raperda pertanggung jawaban APBD tahun 2025 yang meliputi:
- Kinerja pendapatan
- Kinerja belanja pemerintah daerah
- Pembiayaan daerah
- Laporan operasional dan neraca
Terkait pembiayaan daerah sebesar Rp 315.087.760.188, dan pengeluaran pembiayaan Rp 17 miliar dan sisa pembiayaan netto sebesar Rp 298.087.760.187,53. Selanjutnya SILPA tahun 2025 sebesar Rp 411.925.242.388,70.
Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2025 yang telah diintegrasikan dengan 5 (lima) prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
Pengentasan Kemiskinan menuju kesejahteraan sosial serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan perluasan lapangan pekerjaan.
Meningkatkan perekonomian melalui sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM serta meningkatkan daya saing investasi. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif dan anti korupsi.
Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pembangunan karakter masyarakat berlandaskan agama, integritas dan budaya.
Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, serta ketangguhan bencana. (Adv/sam)
