Badung, (pawartajatim.com) – Pentingnya sinergi lintas kementerian, lembaga riset, akademisi dan pemerintah daerah, menangani persoalan abrasi pantai, khususnya di Bali. Penanganan abrasi tak dapat dilakukan secara parsial. Tetapi harus mempertimbangkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Orang-orang pintar di lembaga dan kementerian harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” kata Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, saat meninjau kondisi abrasi di Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (11/10/2026) siang.
Saat di Bali, Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, didampingi Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur/Wagub, I Nyoman Giri Prasta. Megawati mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan mengesampingkan ego sektoral dan mengedepankan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan dalam merumuskan solusi penanganan abrasi.
“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” tegasnya. Megawati mendorong penerapan kearifan lokal Bali, khususnya filosofi Tri Hita Karana (THK), sebagai landasan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam.
Nilai tersebut dinilai relevan dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan kawasan pesisir Bali. Megawati turut menyoroti ancaman perubahan iklim, termasuk pemanasan global dan pencairan es di kutub, yang berpotensi memperburuk kondisi wilayah pesisir negara kepulauan seperti Indonesia.
Dia mendorong para ilmuwan, akademisi, dan pemangku kepentingan, untuk menghadirkan solusi konkret melalui penguatan riset, inovasi teknologi, serta kerja sama lintas sektor.
“Ingat, ancaman global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” tambahnya.
Abrasi di kawasan Pantai Kuta menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap kondisi fisik pantai, fasilitas publik, serta aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat. Tahun 2026, kondisi abrasi semakin mengkhawatirkan akibat pengaruh cuaca ekstrem dan gelombang laut yang kuat.
Laju kemunduran garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun sehingga menyebabkan kawasan berpasir putih yang dimanfaatkan wisatawan ini semakin menyempit.
Terjangan gelombang juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas, termasuk jalur pejalan kaki, tembok pembatas, dan area aktivitas pedagang.
Kondisi tersebut memerlukan penanganan berkelanjutan mengingat Pantai Kuta merupakan salah satu ikon pariwisata Bali yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan pemecah gelombang (breakwater) di bagian selatan Pantai Kuta oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah. Infrastruktur tersebut diharap mampu meredam energi gelombang laut dan mengurangi dampak abrasi terhadap kawasan pesisir.
“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ungkapnya. Triono menambahkan bahwa sekitar 30 persen daripada total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi.
Dari kondisi tersebut, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menangani sekitar 85 kilometer garis pantai. Dia berharap kunjungan Ketua Dewan Pengarah BRIN bersama jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait itu dapat memperkuat koordinasi serta mempercepat upaya penanganan abrasi di Bali.
“Dari 30 persen daripada 1.300 km lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 km untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” tegasnya.
Peninjauan kondisi abrasi Pantai Kuta tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta. (yad)
