Perkuat Garda Terdepan Desa, Dewan Dorong Satlinmas Tangguh Bencana

Malang, (pawartajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Ir HM Kholiq, M.A.P., menekankan, bahwa keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas), dan kesiapsiagaan bencana merupakan pelayanan dasar yang wajib diwujudkan oleh pemerintah daerah. Menurut dia, Kecamatan Karangploso memiliki karakter wilayah yang dinamis. Sehingga membutuhkan penguatan peran Satlinmas.

Tak hanya untuk mengantisipasi persoalan sosial dan ketertiban umum, tetapi juga menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Seperti hujan intensitas tinggi, tanah longsor, angin kencang, hingga pohon tumbang.

“Penguatan Satlinmas melalui sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan merupakan kunci terwujudnya Kabupaten Malang yang aman, tertib, tangguh bencana, dan sejahtera,” kata pria asal Desa Karangsari, Kecamatan Bantur Malang Kamis (19/11).

Dalam penjelasannya, legislator yang juga menakhodai KUD Bantur serta aktif di jajaran pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) tingkat provinsi hingga nasional itu memaparkan bahwa keamanan dan pembangunan memiliki hubungan kausalitas yang tidak terpisahkan.

Stabilitas sosial yang terjaga akan menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan warga. Satlinmas hadir tepat di titik temu sebagai penghubung antara keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan melalui peran perlindungan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

‘’Mereka adalah mata, telinga, sekaligus lengan pertama pemerintah daerah saat situasi darurat terjadi di lapangan,” imbuh wakil rakyat yang telah mengabdi di kursi pimpinan dewan sejak 2014 ini.

Meski memiliki peran vital, ia tak menutup mata terhadap sejumlah tantangan nyata yang dihadapi di lapangan. Mulai dari kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang belum merata, keterbatasan sarana prasarana pendukung, hingga dukungan insentif yang masih minim.

Karena itu, ia mendorong penyusunan langkah strategis berupa pelatihan kebencanaan rutin serta penguatan koordinasi antara pemerintah desa dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Kita tak bisa membiarkan Satlinmas bekerja sendirian dengan peralatan seadanya di tengah kompleksitas ancaman bencana yang terus meningkat. DPRD akan terus mengawal agar ada pemerataan fasilitas dan dukungan anggaran yang proporsional bagi pemberdayaan Satlinmas berbasis desa,” tandas tokoh berlatar belakang pendidikan sarjana pertanian dan magister administrasi publik tersebut. (Adv/sam)