Darurat Kebebasan Sipil, GMNI FIB Unej Sebut RUU Penyiaran Ancaman Pembungkaman Rakyat

Kebebasan aksi unjukrasa mahasiswa yang terancam. (foto/faizin)

Jember, (pawartajatim.com) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Jember melayangkan kritik tajam terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kebijakan legislasi tersebut dinilai sebagai bentuk ancaman terhadap kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi.

Wakil Ketua Bidang Politik GMNI FIB UNEJ, Ichwan Widiyanata Prayogi, menilai pelemahan demokrasi tidak selalu terjadi melalui pengerahan kekuatan militer di ruang publik. ‘’Ancaman terhadap demokrasi juga dapat muncul melalui produk hukum yang dampaknya lebih signifikan dalam mempersempit ruang kritik masyarakat,’’ kata Ichwan Widiyanata Prayogi, di Jember Kamis (19/11).

Hari ini, ancaman itu datang melalui proses panjang RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang terus dipaksakan sejak 2024. ‘’Regulasi ini jelas menyeramkan karena dapat menjadi karpet merah bagi penguasa dalam membungkam suara kritis masyarakat melalui pasal-pasalnya,” tambahnya.

Prayogi menyoroti sejumlah pasal krusial dalam draf RUU Penyiaran yang dinilai sangat problematik. Salah satunya adalah Pasal 50B ayat (2) huruf c yang secara eksplisit melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Menurutnya, pelarangan tersebut merupakan pukulan telak bagi fungsi kontrol pers.

Kebebasan aksi unjukrasa mahasiswa terancam. (foto/faizin)

“Jika kerja-kerja investigasi dilarang, praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan akan semakin sulit diungkap ke ruang publik. Padahal kita tahu bahwa pers memiliki fungsi penting dalam kontrol kekuasaan. Lantas dari mana kontrol terhadap kekuasaan tersebut hadir ketika satu-satunya pilar penting ini dilemahkan fungsinya,” tegasnya.

Selain itu, Prayogi juga menyoroti perluasan pengawasan cakupan penyiaran terhadap platform digital melalui Pasal 34F ayat (2) huruf e, yang mewajibkan kreator konten dan platform melakukan verifikasi ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebelum konten disiarkan. Aturan ini dinilai dapat memicu ketakutan massal warga sipil dalam menyampaikan kritik sosial.

“Bayangkan betapa peliknya ketika setiap suara kritis harus berhadapan dengan mekanisme verifikasi birokratis. Bukan tidak mungkin nantinya akan muncul rasa takut untuk bersuara apalagi konsekuensinya berhadapan dengan hukum. Menjadi kekhawatiran serius ketika akhirnya publik memilih diam karena khawatir dengan akibat yang harus mereka hadapi,” terangnya.

Kebebasan aksi unjukrasa mahasiswa terancam. (foto/faizin)

Kritik serupa juga diarahkan pada Pasal 50B ayat (2) huruf k terkait larangan bermuatan multitafsir seperti pencemaran nama baik, serta Pasal 42 ayat (2) yang menyerahkan sengketa jurnalistik kepada KPI alih-alih Dewan Pers. Prayogi menilai pengalihan wewenang tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membunuh independensi pers.

“Bagaimana mungkin jurnalis bisa tetap berani mengungkap kebobrokan kekuasaan jika karya mereka justru lebih banyak dihadapkan pada ancaman hukum dan sensor. Kerja-kerja pers yang hingga hari ini menjadi ruang penyadaran masyarakat harus benar-benar dijamin oleh negara,’’ tegasnya.

Prayogi mengecam segala bentuk tindakan yang berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi, khususnya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers. Ia menilai, kebebasan berekspresi dan kerja-kerja jurnalistik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang tidak boleh dikorbankan atas nama kepentingan kekuasaan.

“Konstitusi kita melalui UUD 1945 Pasal 28E dan 28F serta UU Pers No. 40 Tahun 1999 telah menjamin kemerdekaan berpendapat dan hak atas informasi. Pembaruan regulasi tidak boleh dijadikan kedok bagi negara untuk memperluas kendali terhadap ruang publik,” pungkasnya. (faizin)