Gagal Mediasi, Kasus Perbuatan Melawan Hukum Pedagang Pasar Karangploso Berlanjut

Abdul Qodir alias Adeng dalam persidangan IV hadir dalam panggilan mediasi di PN Kepanjen bersama Pengacara Agustin A.Siagian. (foto/sam/ely)

Malang, (pawartajatim.com) – Upaya menyelesaikan sengketa perdata perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana pasal 1365 KUH perdata antara dua pedagang Pasar Karangploso, Kabupaten Malang, Anik Atun dan Suryani, dengan Abdul Qodir anggota DPRD Kabupaten Malang tergugat I alias Adeng serta mantan Kepala UPPD Pasar Karangploso, Anton Apriansyah turut tergugat, melalui jalur mediasi belum membuahkan hasil.

Mediasi perkara gugatan PMH yang berkaitan dengan dugaan tunggakan sembako dalam kegiatan kampanye pemilihan legislatif periode 2024-2029 tepatnya tanggal 24 Februari 2024, tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Rabu (18/11/2026).

Namun, masing-masing pihak masih bertahan pada argumentasi dan keterangannya. Sehingga kesepakatan damai dengan pengembalian hutang belum tercapai. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Kepanjen, perkara tersebut terdaftar dengan nomor 282/Pdt.G/2026/PN Kpn dan kini telah memasuki tahapan mediasi.

Dalam proses tersebut, penggugat Suryani, hadir bersama pihak tergugat I, Abdul Qodir alias Adeng fraksi PDI-P dan Anton Apriansyah turut tergugat. Adeng didampingi kuasa hukumnya, Agustian A. Siagian.

Anton Apriansyah Kepala UPPD Pasar Karangploso turut tergugat di PN Kepanjen setelah Mediasi. (foto/sam/ely)

Usai mediasi, Agustian, menegaskan, pihaknya menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan penggugat. “Ia menilai tidak terdapat hubungan hukum antara kliennya dengan kedua pedagang yang mengajukan gugatan,” katanya.

“Pada prinsipnya, kami menolak seluruh gugatan yang ditujukan kepada klien kami. Sebab, klien kami tidak mengenal kedua penggugat dan apa yang menjadi dalil gugatan itu tidak pernah terjadi,” tegas Agustian.

Menurut dia, dalam mediasi pihak tergugat telah menyampaikan tawaran agar gugatan tersebut dicabut. Namun, penggugat tetap mempertahankan tuduhannya sehingga upaya perdamaian tidak menemukan titik temu di hadapan majelis mediasi.

“Kami menganggap dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan itu tidak benar dan mengada-ada. Pihak penggugat bersikukuh dengan tuduhannya. Sementara, kami menolak seluruh dalil tersebut. Karena itu, biarlah nanti dibuktikan dalam persidangan,” tambahnya.

Agustian menambahkan, setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, perkara akan berlanjut ke agenda persidangan berikutnya. Pihaknya masih menunggu atau pemberitahuan resmi dari pengadilan terkait jadwal sidang selanjutnya.

Disisi lain, Suryani, justru memberikan keterangan berbeda mengenai pengakuan Adeng yang menyebut tidak mengenal dirinya. Pedagang Pasar Karangploso tersebut mengaku pernah bertemu langsung dengan Adeng di kantor Anton Apriansyah, saat masih menjabat sebagai Kepala UPPD Pasar Karangploso.

Suryani dan Pengacara Dedi Wahyu Utomo di depan PN Klas 1A Kepanjen selesai mediasi. (foto/sam/ely)

Suryani, bahkan mengingat pertemuan yang menurutnya menjadi salah satu awal persoalan tersebut. Ia mengaku saat itu datang bersama Adeng dan Anton, serta mendengar langsung pernyataan Adeng yang meminta dukungan doa agar terpilih menjadi anggota legislatif periode 2024-2029.

“Waktu itu Pak Adeng memakai baju putih dan celana cokelat. Beliau bilang kepada saya, ‘Bu Sur, saya minta doanya, nanti kalau saya jadi dewan, Ibu minta apa akan saya turuti’,” ungkap Suryani mengenang pertemuan tersebut.

Namun, Suryani, mengaku tidak meminta sesuatu untuk kepentingan pribadinya. Ia justru menyampaikan harapan agar jalan menuju pemakaman diperbaiki dan masjid di lingkungannya mendapatkan perhatian.

Pengakuan Suryani, tersebut sekaligus menjadi tanggapan atas pernyataan kuasa hukum tergugat yang menyebut kliennya tidak mengenal para penggugat. Sementara itu, Anton Apriansyah, yang turut menjadi tergugat memilih mengambil posisi berbeda.

Mantan Kepala UPPD Pasar Karangploso tersebut menyebut persoalan yang menyeret dirinya dan pihak-pihak terkait sebenarnya masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Ia mengaku memiliki kedekatan personal dengan kedua belah pihak. Bahkan, Anton menggambarkan penggugat seperti ibunya sendiri, sedangkan tergugat seperti kakaknya.

“Ini sebenarnya permasalahan keluarga. Penggugat sudah seperti ibu saya sendiri, sedangkan yang digugat juga seperti kakak saya. Jadi, posisi saya berada di tengah-tengah,” tutur Anton. Ia tidak menampik adanya pertemuan yang melibatkan Suryani dan Adeng di kantornya ketika masih menjabat sebagai kepala pasar.

Namun, Anton, memilih tidak masuk lebih jauh ke substansi persoalan yang kini sedang berproses di pengadilan. “Kalau memang nanti sudah masuk ke arah persidangan, apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, dan apa yang saya dengar, itulah yang akan saya sampaikan. Saya tidak boleh berbohong,” paparnya.

Anton berharap kedua belah pihak dapat kembali membuka ruang komunikasi dan menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik tanpa harus berlarut-larut di pengadilan. Menurut dia, persoalan yang berkaitan dengan hubungan keluarga maupun kedekatan personal semestinya tidak harus berujung pada perselisihan berkepanjangan.

Ia berharap pihak yang kini telah menduduki jabatan publik dapat lebih memperhatikan persoalan masyarakat kecil, termasuk pedagang pasar. “Harusnya persoalan ini bisa diselesaikan melalui mediasi secara kekeluargaan. Apalagi, kalau sudah menyangkut jabatan, jangan sampai hubungan keluarga dan persoalan kemanusiaan justru dikesampingkan,” pungkasnya.

Belum tercapainya kesepakatan dalam mediasi ini membuat sengketa antara kedua pedagang dan pihak tergugat harus berlanjut ke proses persidangan. Perbedaan keterangan mengenai hubungan para pihak, pertemuan yang pernah terjadi, serta pokok persoalan yang dipersoalkan penggugat kini menjadi bagian dari perkara yang harus diuji melalui mekanisme pembuktian di pengadilan. (adv/sam/ely)