Menaker Dorong Kebijakan Ketenagakerjaan Berpusat pada Manusia

Rektor ITS Prof Bambang Pramujati (kanan) menyerahkan plakat kepada Menaker Prof Yassierli ST MT karena telah hadir dalam acara The 2nd CIES&W 2026. (foto/ist)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bersama Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) menyelenggarakan The 2nd Comprehensive International Ergonomics Seminar & Workshop 2026. Seminar yang berlangsung di Departemen Teknik dan Sistem Industri (DTSI) itu menghadirkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Prof Yassierli ST MT PhD Rabu (18/11).

Hadir sebagai pembicara kunci, Yassierli mendorong desain kebijakan yang berpusat untuk manusia (People-Centered Policy) dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan Indonesia. Ia menekankan bagaimana pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat perencanaan sistem, organisasi, hingga kebijakan nasional.

Menurut Yassierli, penerapan prinsip ergonomi dan human factors dalam suatu produk patut diserap dan dikembangkan oleh pembuat kebijakan. Menaker menilai, pendekatan tersebut mengharuskan perancang kebijakan memahami karakteristik, kemampuan, keterbatasan, dan kebutuhan pengguna.

“Dalam hal ini pengguna kebijakan adalah masyarakat, jadi memang semestinya kebijakan itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” kata Yassierli. Pada tingkat kebijakan, pendekatan tersebut berkembang menjadi People-Centered Policy. Pemerintah tidak lagi sekadar merancang solusi berdasarkan asumsi birokrasi, tetapi harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

“Selayaknya kebijakan yang bijak itu harus memberikan manfaat nyata, dirumuskan bersama masyarakat, serta mampu memberdayakan mereka,” tegas Yassierli. Menurut dia, penerapan pendekatan ini bertumpu pada tiga komitmen utama, yakni manusia, bukti, dan dampak jangka panjang.

Implementasinya juga mencakup empat proses berkelanjutan, yaitu memahami (understand), melibatkan (engage), memberdayakan (empower), dan meningkatkan (improve).

Seluruh proses tersebut bertujuan menghadirkan kebijakan yang efektif, inklusif, setara, dan berdampak berkelanjutan. Lebih lanjut, Yassierli kemudian mencontohkan penerapan prinsip tersebut melalui Program Pemagangan Nasional atau Magang Hub dan Transformasi Pelatihan Vokasi Nasional.

Ia mengungkapkan bahwa program pemagangan membutuhkan pendekatan yang melampaui sekadar penempatan peserta. Sebab pengalaman kerja harus menghasilkan kompetensi dan peluang karier nyata. Dilain sisi, transformasi pelatihan dilakukan karena terus dihadapkan dengan permasalahan yang bersifat klasik.

“Selama ini terlalu fokus pada volume peserta tanpa mempertimbangkan kapabilitas,” ungkap Menaker RI itu. Kemudian, lanjut Yassierli, mengikuti satu kursus pelatihan saja tidak otomatis membentuk jalur karir.

Sebab, tidak sedikit peserta mengikuti pelatihan hanya untuk mengisi waktu luang dan mendapatkan uang saku selama satu hingga dua bulan. “Kami juga dihadapi dengan kenyataan bahwa kepemilikan sertifikat tidak menjamin keandalan skill peserta,” paparnya.

Kemnaker juga masih dihadapi dengan kenyataan bahwa masih belum meluasnya informasi akses pelatihan. Padahal, Kemnaker telah mengelola sekitar 40 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh Indonesia.

Yassierli menyoroti besarnya tantangan transformasi ketenagakerjaan Indonesia di tengah perkembangan teknologi. Dari sekitar 155 juta angkatan kerja, sebanyak 87 persen merupakan lulusan SMA atau SMK ke bawah.

Kondisi tersebut menuntut kebijakan yang inklusif agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses pekerjaan layak. Diakhir paparannya, Yassierli mengajak para peserta seminar dan PEI untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan nasional.

Ia menawarkan empat agenda riset, meliputi ilmu perancangan, ilmu implementasi, evaluasi dampak, serta riset komparatif mengenai masa depan dunia kerja. Sejalan dengan hal itu, Rektor ITS Prof Dr (HC) Ir Bambang Pramujati ST MScEng PhD menegaskan pentingnya menjaga aspek kemanusiaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Menurut dia, kemajuan teknologi harus diukur dari manfaatnya bagi kehidupan manusia, bukan semata kecanggihan mesin. Bambang menyoroti tiga prinsip penting membangun masa depan yang ergonomi. Mulai dari inovasi berpusat pada manusia, kecerdasan buatan yang bertanggung jawab, dan keberlanjutan.

Ia berharap forum internasional ini memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan mitra internasional. “Melalui kolaborasi ini, kami mengajak seluruh pihak membangun masa depan dunia kerja yang cerdas sekaligus manusiawi, dengan teknologi yang melayani kebutuhan manusia,” ungkapnya

Sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Kolaborasi pemerintah dan akademisi diharapkan mampu menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan berbasis bukti serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Melalui ekosistem pendidikan yang berkualitas (SDGs 4), forum CIES&W 2026 diharapkan dapat berkontribusi dalam menjawab tantangan dunia kerja. Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat upaya mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan sesuai SDGs ke-8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. (syifa rz)