Mimbar Bebas, BEM ITS Suarakan Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Mahasiswi Arsitektur ITS angkatan 2023 Raden Ayu Khadijah Fitri Dea Sari saat menyuarakan perlawanan kaum perempuan terhadap kebijakan pemerintah dalam aksi mimbar bebas. (foto/ist)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Menanggapi isu nasional yang tengah bergejolak, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menggelar mimbar bebas sebagai ruang bersuara untuk seluruh Keluarga Mahasiswa (KM) ITS di Bundaran ITS, Jumat (19/6) sore. Gerakan organik tanpa tunggangan tersebut lahir dari rasa keprihatinan mahasiswa selaku calon teknokrat masa depan terhadap kebijakan pemerintah yang ada.

Presiden BEM ITS bersyarat Rakan Naufal Alif, menyampaikan, gerakan ini murni lahir untuk menampung aspirasi atas keresahan mahasiswa. Menurut dia, kondisi negara saat ini mencerminkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme penunjukan pejabat publik agar selaras dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan di masing-masing sektor.

“Fenomena tersebut dipandang sebagai krisis nyata yang mengancam keberlangsungan jangka panjang bangsa,” katanya. Guna menyikapi kompleksitas masalah tersebut, Rakan, menjelaskan, BEM ITS dengan komitmen yang tegas akan menampung aspirasi mahasiswa dan mengolahnya menjadi kajian ilmiah yang menyeluruh.

Sebagai calon teknokrat, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menganalisis masalah nyata di masyarakat dengan berlandaskan data valid demi menghasilkan solusi konkret.

“Langkah taktis dan objektif sedang kami siapkan dengan penuh kehati-hatian,” tegasnya. Keresahan mengenai kondisi negara ini tecermin kuat dalam orasi mahasiswa Teknik Informatika ITS Derryell Josua Ekklesio Pandiangan, yang menyoroti pada sektor perekonomian.

Puluhan mahasiswa ITS mengepalkan tangan bersama orator untuk menyuarakan aspirasi terhadap isu kebijakan pemerintah dalam aksi mimbar bebas di Bundaran ITS. (foto/ist)

Ia menyampaikan kekecewaan mendalam atas situasi ekonomi nasional yang perlahan-lahan mulai mencekik dan menyengsarakan kesejahteraan rakyat kecil. “Secara spesifik, seperti kebijakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan dana fantastis dinilai tidak efisien di lapangan,” ungkapnya.

Derryell menilai program MBG dengan anggaran fantastis seharusnya dapat dialokasikan langsung untuk pemenuhan gizi mendasar yang lebih efisien dan tepat guna. Berkaca pada identitas mahasiswa ITS sebagai teknokrat muda yang mengedepankan keahlian baku, Derryell juga menilai pemerintah masih sangat perlu untuk memperkuat mekanisme yang dapat mendorong peningkatan kompetensi dan efektivitas birokrasi.

Selaras dengan kritik ekonomi tersebut, Raden Ayu Khadijah Fitri Dea Sari, selaku perwakilan suara perempuan ikut mempertajam jalannya mimbar bebas lewat sorotan konflik nasional yang makin melonjak.

Dampak nyata dari tata kelola pemerintah saat ini dirasa telah berimbas langsung pada seluruh lapisan masyarakat. “Contoh yang paling disoroti adalah melonjaknya harga BBM serta anjloknya nilai tukar rupiah akibat beban anggaran program MBG,” ungkap mahasiswi Arsitektur ITS angkatan 2023 ini.

Presiden BEM ITS bersyarat Rakan Naufal Alif saat menyampaikan aspirasinya di mimbar bebas yang diselenggarakan di trotoar Bundaran ITS. (foto/ist)

Ia juga menyesalkan pemadaman listrik massal di Sumatera dan Jawa baru-baru ini menjadi sorotan atas lemahnya tata kelola negara. Hal ini diperparah oleh ketimpangan pendapatan guru honorer serta ekspansi industri sawit yang merusak hutan hingga memicu banjir bandang.

“Ketiga persoalan ini mencerminkan krisis manajemen publik yang tidak efisien dan minim keadilan,” tuturnya prihatin. Melalui orasi di mimbar bebas, Rakan berharap mahasiswa mampu menguatkan gerakan kolektif demi membela kepentingan rakyat yang mendanai APBN.

Solidaritas KM ITS harus terjaga agar institusi hadir saat masyarakat membutuhkan bantuan. Langkah kritis dalam mengawal isu sosial ini selaras dengan upaya menciptakan tata kelola yang adil serta agenda Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. (akbar)