Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan

Oleh:  Ahmad Fauzichan (Penulis adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia/PWI Kota Cilegon)

Mundurnya Gibran Rakabuming Raka, dari kursi Wakil Presiden/Wapres menjadi sebuah momentum untuk kembali mencari figur pengganti. Kriteria utama yang dibutuhkan adalah sosok yang siap mendukung dan melanjutkan program Presiden Pabowo, serta mampu menjaga legasi Presiden Prabowo Subianto. Terlebih lagi, dalam situasi genting apabila presiden berhalangan tetap, wakil presiden akan maju menggantikan posisi tersebut. Karena itu, wapres pengganti wajib memastikan kesinambungan visi dan legasi pemerintahan Presiden Prabowo.

Pemikiran anggota Dewan Pakar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu, Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., M.T., IAI, dengan menggagas agar momentum transisi ini dimanfaatkan secara optimal.

Ia secara terbuka menyuarakan dukungannya kepada Prof Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., menjadi wapres. Dasco, yang dikenal luas sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, dinilai memiliki pengalaman serta kemampuan mumpuni dalam mengelola sumber daya di lingkungan pemerintahan, TNI, dan aparat penegak hukum (APH).

Selain itu, ia juga memiliki kedekatan yang baik dengan kalangan aktivis dan insan media. Herawansyah menilai Dasco mampu beradaptasi dengan pola dan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo.

Jika pengalaman tersebut dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan Joko Widodo, Dasco diyakini mampu merangkul dan mengonsolidasikan seluruh ketua umum partai politik.

Dasco dan Sumber Daya Ekonomi Organisasi

Kedekatan Sufmi Dasco Ahmad, dengan insan pers diyakini akan membawa dampak signifikan bagi pers nasional, khususnya PWI. Momentum transisi kepemimpinan nasional ini semestinya menjadi salah satu agenda prioritas bagi jajaran pengurus PWI.

Sebagaimana diketahui, jejaring sumber daya PWI tersebar di seluruh Indonesia. Selama ini, dengan legitimasi Dewan Pers perhelatan Hari Pers Nasional (HPN) menjadi salah satu instrumen vital untuk optimalisasi ekonomi organisasi. Sekaligus panggung eksistensi bagi para pengurus dan anggota PWI seluruh Indonesia.

Legitimasi Dewan Pers dan kehadiran presiden dalam perhelatan HPN menjadi legitimasi kuat yang membuka akses dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga BUMN. Dengan kata lain, HPN telah menjadi urat nadi perekonomian PWI.

Bertolak dari realitas tersebut, marwah HPN harus terus dijaga. Peraturan Organisasi (PO) PWI tentang HPN yang menempatkan PWI secara historis sebagai pemilik tunggal merupakan instrumen pengunci untuk konsolidasi internal dalam menghadapi pihak eksternal.

Karena itu, setiap pemikiran—baik dari anggota, pengurus, maupun pihak luar yang mencoba menawarkan pemikiran tentang regulasi HPN harus diabaikan karena gagasan regulasi tersebut berpotensi mengancam eksistensi dan ekonomi organisasi.

Kewibawaan Organisasi dan Posisi Tawar Politik

Disisi internal, ketegasan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang diketuai Atal S. Depari, bersama Wakil Ketua Herbert Timbo P. Siahaan, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, serta para anggota – Helmi Burman, Muhammad Syahrir, Usman Kansong, dan Zacky Anthony memberhentikan Firdaus sebagai anggota PWI patut mendapat apresiasi.

Keputusan memberhentikan Firdaus, dari keanggotaan PWI sudah tepat, karena Firdaus mengajukan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) kepada Dewan Pers menjadi Penjab HPN 2027.

Artinya Firdaus bersama SMSI ingin menggeser PWI sebagai penanggung jawab HPN. Langkah Firdaus ini membahayakan eksistensi dan ekonomi organisasi. Keputusan Dewan Kehormatan dengan memberhentikannya secara langsung tanpa proses merupakan langkah tegas demi menjaga sumber ekonomi dan nilai tawar organisasi.

Keputusan itu meski menuai sorotan karena dilakukan tanpa proses, ketegasan ketujuh anggota DK tersebut layak diganjar penghargaan Pena Emas. Langkah DK tersebut dinilai sebagai tindakan preventif sekaligus terapi kejut (shock therapy) bagi seluruh anggota, pengurus, serta para penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) agar tetap diam dan patuh pada aturan organisasi.

Kepatuhan itu penting, mengingat pasca-dinamika pergantian kepemimpinan dari HCB menuju Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, stabilitas organisasi menjadi kebutuhan utama. Dalam membangun stabilitas tersebut, relasi dengan lingkar kekuasaan memegang peranan penting.

Peran Sufmi Dasco Ahmad terlihat nyata saat ia mendampingi Ketua Umum Ahmad Munir menyelesaikan sengketa dengan pengacara Hotman Paris, kendati perdamaian tersebut belum memberikan dampak materiil langsung bagi organisasi.

Kedekatan dengan Dasco juga dinilai berpengaruh positif terhadap keberlangsungan dukungan bagi HPN. Karena itu, munculnya terobosan untuk memberikan dukungan terbuka kepada Dasco menuju kursi Wakil Presiden merupakan pilihan langkah yang strategis.

Namun, dukungan politik PWI kepada Dasco harus disertai kesepakatan yang jelas agar peristiwa sebelumnya tidak terulang. Dukungan tersebut selain pengamanan HPN tetap di PWI, selayaknya juga diikuti dengan penambahan representasi kader PWI di lingkar pemerintahan.

Seperti kuota komisaris, dewan pengawas (dewas), direksi BUMN, hingga posisi wakil menteri. Saat ini, baru terdapat lima orang di jajaran pengurus pusat PWI yang terhubung langsung dengan pemerintahan.

Penempatan kelima tokoh tersebut merupakan bukti kemampuan, loyalitas, dan integritas Ketua Umum Ahmad Munir, dalam mendistribusikan sumber daya organisasi sesuai kebutuhan strategis.

Berbekal kapasitas kepemimpinan tersebut, PWI dinilai layak mendorong reposisi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Melalui peran strategis Dasco, PWI dapat mendorong pengangkatan Angga Raka Prabowo, sebagai Menteri Komdigi, serta memposisikan Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir, sebagai Wakil Menteri Komdigi untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Angga. (*)