Banyuwangi(pawartajatim.com) – Kerja keras Pemkab Banyuwangi menerapkan pemerintahan digital mendapat pujian pusat. Mulai Mendagri Tito Karnavian hingga Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan memuji komitemen Banyuwangi.
“Kita akan piloting di Banyuwangi. Nanti di Banyuwangi, sistem akan kita integrasikan, jadi satu sistem,” ungkap Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta dalam rilis Pemkab Banyuwangi, Selasa (9/9/2025).
Luhur menyampaikan itu disela sambutan penandatanganan Surat Keputusan Bersama Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis (named) dan Tenaga Kesehatan (nakes) di Kabupaten/Kota melalui Mall Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN). Banyuwangi menjadi salah satu daerah percontohan nasional penyelenggaraan perijinan named dan nakes melalui MPPDN.
“Kalau ini nanti berhasil, yang di Banyuwangi, tentu ada kurangnya sana-sini, Januari tahun depan, kita akan launching di seluruh Indonesia,” tegas Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu.
Senada diungkapkan Tito Karnavian. Menurutnya, Pemkab Banyuwangi memiliki proyeksi yang selaras untuk menghadirkan pelayanan publik g berkualitas, terjangkau, dan efisien. Seperti, Mall Pelayanan Publik (MPP) pertama di Indonesia yang bertransformasi ke arah digital. “(Mall Pelayanan Publik) di Banyuwangi merupakan salah satu yang terbaik. Pelayanannya top,” tegas Tito.
Banyuwangi merupakan pionir transformasi pelayanan publik melalui Mall Pelayanan dan menjadi percontohan digitalisasi pelayanan melalui MPP Digital. Pemerinatah pusat menjadikan Banyuwangi pilot project MPP Digital Nasional. MPPDN ini menyediakan layanan administrasiþ kependudukan dan layanan perizinan kesehatan.
“Ini bentuk dukungan, sekaligus pelecut semangat bagi kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berdampak positif terhadap masyarakat dan kemajuan daerah,” kata Bupati Ipuk Fiestiandani.
Pihaknya berkomitmen akan mensukseskan program pusat yang digulirkan di Banyuwangi.“Ini tentu menjadi kabar baik bagi nakes di Banyuwangi. Kini dapat mengurus perizinan dengan mudah dan cepat,” ungkapnya.
Sedikitnya,199 kabupaten/kota yang menjadi piloting sistem perizinan nakes dan named digital tersebut. Daerah-daerah itu telah memiliki MPP Digital. (udi/*)
