Sering Muncul Masalah, Banyuwangi Usulkan Satgas Perlindungan Buruh Migran

Aktivis dan NGO pekerja migran Banyuwangi menggelar musrenbang, Kamis (12/12/2024). (Foto/Humas Pemkab Banyuwangi)
Aktivis dan NGO pekerja migran Banyuwangi menggelar musrenbang, Kamis (12/12/2024). (Foto/Humas Pemkab Banyuwangi)

Banyuwangi,(pawartajatim.com)- Puluhan pegiat pekerja migran Banyuwangi menggelar musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), Kamis (12/12/2024). Kegiatan ini untuk menjaring masukan terkait penguatan layanan bagi pekerja migran. Rembug dihadiri Bupati Ipuk Fiestiandani.

Puluhan kader desa peduli buruh migran (desbumi), NGO pegiat pekerja migran, serta pemerintah desa mengikuti musrenbang ini. Harapannya, dengan rembug ini akan muncul banyak masukan terkait perlindungan dan pelayanan pekerja migran Indonesia (PMI). Termasuk, mendukung penguatan program Pemkab terkait perlindungan PMI.

“Gagasan yang terjaring dari sini akan kita usulkan ke pemerintah pusat pada International Migrant Day pertengahan Desember ini. Sehingga, bisa dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pusat,” kata Koordinator Migrant Care Banyuwangi, Uut Rohmatin.

Beragam usulan muncul selama rembug. Diantaranya, usulan pembentukan satgas perlindungan pekerja migran. “ Satgas ini akan efektif mempercepat penanganan permasalahan PMI,” ujar Koordinator advokasi Garda PMI (NGO pegiat PMI), Hadi Sucipto.

Ada juga usulan parenting bagi keluarga PMI. Sebab, marak muncul kasus anak PMI yang putus sekolah. Dan, menikah dini akibat pergaulan bebas. “Keluarga yang di rumah juga perlu kita beri edukasi agar kejadian seperti ini tidak semakin meluas. Kami mohon keluarga PMI menjadi perhatian utama agar diintervensi lebih,” kata Siti Khotimah, kader desa peduli buruh migran.

Ada juga usulan perluasan informasi lowongan kerja ke luar negeri bagi difabel. Lalu, pemberdayaan purna PMI hingga penguatan literasi digital bagi PMI maupun purna.

“ Usulan dalam musrenbang ini akan menjadi catatan penting bagi pemkab,” kata Bupati Ipuk. (udi)