Gresik, (pawartajatim.com) – Untuk menghasilkan perencanaan yang ideal perlu kegiatan penyelarasan berbagai program. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD tahun 2023. Kegiatan ini diselenggarakan di kantor Pemkab Gresik, Selasa (22/3).
Musrenbang ini dihadiri seluruh stakeholder di lingkungan Pemkab. Tampak hadir Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman beserta Forkopimda, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Jempin Marbun, perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur Denny Teguh Setiawan, Perwakilan Bakorwil II Bojonegoro Ramses Panjaitan, serta dihadiri pula oleh unsur masyarakat dan organisasi/komunitas di Kabupaten Gresik.
Dengan mengangkat tema “Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkelanjutan, dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah”, kegiatan Musrenbang dilaksanalan secara daring dan luring secara bersamaan.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, memberi apresiasi tinggi atas partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan yang telah memberikan sumbangsih terbaiknya untuk menghadiri percepatan pembangunan menuju Gresik Baru.
“Langkah kita bersama adalah pembangunan Gresik yang utuh yaitu menghapuskan ketimpangan antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan dari perkotaan hingga pelosok pedesaan. Serta bersama mari kita berbenah untuk mengatasi permasalahan yang nyata dengan kita tuangkan bersama dalam RKPD tahun 2023,” kata Bupati Yani.
Melalui pengarusutamaan Nawakarsa ini bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi Gresik yang pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,79 persen meningkat 7,4 persen dari tahun sebelumnya yang berada posisi menurun sebesar -3,68 persen.
Pertumbuhan ekonomi Gresik sebesar 3,79 persen ini lebih tinggi diatas rata-rata nasional sebesar 3,69 persen dan rata-rata provinsi Jawa Timur sebesar 3,57 persen. Gus Yani panggilan akrab bupati, menjabarkan beberapa isu strategis yang dihadapi di Kabupaten Gresik. Seperti kemiskinan, infrastruktur jalan, dan bencana banjir.
Infrastruktur jalan, dari total 512.164 Km jalan Kabupaten Gresik 51,6 persen dalam kondisi baik, 24,2 persen rusak ringan, 22,3 persen kondisi sedang dan 1,8 persen mengalami rusak berat. Untuk masalah banjir, di Kabupaten Gresik terdata terdapat 42 titik banjir yang berdampak pada 63,1 Km jalan, 5.838 rumah warga dan 3.057 Ha sawah dan tambak.
Mengatasi permasalahan banjir, Bupati Yani menjelaskan saat ini Pemkab Gresik sudah melakukan langkah-langkah dalam penanganannya. Dengan usaha normalisasi Kali Lamong, sejak 2021 dilaksanakan pembebasan lahan kurang lebih 6,3 Km dari dana APBD dan ±4,15 Km dengan dana CSR.
Pada tahun 2022 ditargetkan akan dilakukan pembebasan ±15,73 Km yang telah dianggarkan pada APBD, dan untuk tahun 2023 direncanakan pembebasan sepanjang ±12,5 Km dengan menggunakan dana APBD.
“Untuk infrastruktur jalan pada tahun 2023 direncanakan peningkatan/pemeliharaan jalan sepanjang 77,21 Km dengan alokasi dana 371 Miliar. Mudah-mudahan ini bisa terealisasi dengan baik, karena kami yakin ketika infrastruktur berupa kemantapan jalan dan terkendalinya banjir, otomatis ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Gresik,” tandasnya.
Sementara itu, Wabup Gresik Aminatun Habibah, juga memberikan arahan mengenai isu kemiskinan di Kabupaten Gresik. Wabup yang juga sebagai ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik menjabarkan bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2021 naik sebesar 0,02 persen dari tahun 2020 yaitu 12,42 persen.
“Target tahun 2022 bisa turun menjadi 11,50 persen dan tahun 2023 turun sebesar 10,70 persen atau kalau bisa turun menjadi satu digit,” ujar Wabup. Kemudian tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik selalu lebih tinggi dari provinsi dan kabupaten lain salah satunya dikarenakan rata-rata pendapatan berdasarkan garis kemiskinan kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar Rp 505.499 perkapita/perbulan. Dan angka ini lebih tinggi dari provinsi dan nasional.
Sekda Gresik Achmad Washil dalam laporannya menjelaskan Musrenbang Kabupaten ini merupakan suatu rangkaian penyusunan RKPD Kabupaten tahun 2023 yang dimulai dari tingkat desa pada bulan September-Desember.
Kemudian dilanjutkan Musrenbang Kecamatan sebagai forum penyelarasan prioritas antar desa pada bulan Januari 2022 dan forum OPD yang mensinergikan usulan pada bulan Februari 2022. Sinkronisasi perencanaan pembangunan diselaraskan melalui forum konsultasi publik rancangan awal RKPD dan forum sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD yang melibatkan akademisi, non goverment organization, pelaku dunia usaha, masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Gresik. (dra)
