Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada Banyuwangi sebagai Pemkab dengan kinerja terbaik se-Indonesia. Prestasi ini menjadi kado indah bagi warga ujung timur Jawa tersebut.
Banyuwangi menyisihkan 400 lebih kabupaten dalam ajang yang digelar serangkaian Hari Otonomi Daerah tersebut. Nilai yang diraih juga membanggakan, tembus 4.083 poin. Nilai ini berdasarkan hasil hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2022.
Ada ratusan indikator yang dinilai. Salah satunya, evaluasi dari dampak kinerja Pemkab yang bisa dirasakan langsung masyarakat. Contohnya, penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.
“Penghargaan kinerja ini justru memacu kami dan jajaran untuk memajukan daerah. Sebagaimana arahan Mendagri, penghargaan bukan sekadar prestas, tapi motivasi,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani usai menerima penghargaan dari Mendagri, Sabtu (29/4/2023) siang.
Banyuwangi saat ini fokus pada perbaikan infrastruktur. Sebab, dua tahun dilanda pandemic Covid, banyak anggaran yang direfocusing. Sehingga, banyak infrastruktur belum tergarap. Tahun ini, Banyuwangi mentargetkan perbaikan jalan sepanjang 550 kilometer.
Meski anggaran terbatas, Banyuwangi tak mau lamban melakukan pengentasan kemiskinan. Data dari BPS, selama pandemi kemiskinan di Banyuwangi hanya naik tipis sekitar 0,01 persen.
Angka ini tang terendah di Provinsi Jawa Timur. Hingga tahun 2022, angka kemiskinan Banyuwangi hanya 7,5 perseb. Ini juga angka terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.
Tak hanya kemiskinan, persoalan stunting juga ditangani serius. Berdasarkan bulan timbang, prevalensi stunting Banyuwangi 3,95%. “ Kita terus turunkan. Diantaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada hampir 1.300 balita stunting dan ibu hamil beresiko tinggi,” jelas Ipuk.
Penghargaan kinerja terbaik ini menjadi bagian mendorong setiap Pemkab dan Pemprov dalam melaksanakan otonomi daerah. Sejak dimulai tahun 1999, program otonomi daerah berhasil melakukan sejumlah desentralisasi.
Bahkan, melahirkan mutiara yang terpendam sebagai pemimpin bangsa. Salah satunya, Presiden Jokowi yang mengawali karir dari Walikota dan berlanjut ke Gubernur. Tak kalah penting, otonomi daerah bisa mendorong kemandirian fiskal di daerah. (udi)
