Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Penertiban truk over dimensi over load (Odol) di Kabupaten Banyuwangi, mulai dilakukan, Senin (7/2/2022) siang. Salah satunya, dengan memotong ukuran bak truk. Aksi ini dilakukan di halaman kantor uji kir Dinas Perhubungan Banyuwangi.
Yang menarik, keinginan pemotongan bak truk ini justru datang dari para sopir. Disaksikan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi, sejumlah truk angkutan logistik dikembalikan ke dimensi aslinya. Dipotong dengan mesin las. “ Data dari Kementerian PU, akibat armada truk Odol ini, negara dirugikan hingga Rp 43 triliun per tahun karena jalan rusak. Ini yang mulai ditertibkan,” kata Budi Setiyadi.
Pihaknya mengapreasi para pengemudi truk Odol di Banyuwangi yang rela menormalisasi truknya. Pemerintah menargetkan tahun 2023, Indonesia bebas dari truk Odol. Sehingga, kerugian negara yang cukup besar bisa dipakai membangun jalan baru. Selain merugikan negara, akibat truk Odol banyak memicu kecelakaan. “Data dari Korlantas Polri, dalam satu ruas jalan tol terjadi 70 laka lantas truk Odol. Penyebabnya, kecepatan truk Odol terjadi gap dengan kendaraan kecil yang tertalu tinggi. Banyak yang ditabrak dari belakang,” jelas purnawirawan Jenderal Polisi itu.
Penertiban Odol juga akan didukung dengan disiplin penegakan hukum. Dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rencananya akan direvisi untuk mengatur Odol. “ Nanti, truk Odol tidak hanya sopirnya yang dipidana, tapi pemilik kendaraan dan pemilik barang yang diangkut. “ Jika kendaraan tak tansar atau modifikasi tetap beroperasi, sanksinya pidana 1 tahun dan denda hingga Rp 25 juta,” tegasnya lagi. Pihaknya berharap, makin banyak pemilik kendaraan Odol yang sadar melakukan normalisasi.
Koordinator Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) Slamet Barkah mengatakan sedikitnya 217 truk Odol di Banyuwangi mulai melakukan normalisasi. Total, 800 truk armada di Banyuwangi yang masuk kategori Odol. “ Normalisasi tentunya dilakukan bertahap,” ujarnya. Khusus truk Odol nasional, pihaknya mencatat ada sekitar 6000 armada.
Pihaknya berharap, normalisasi diikuti win-win solution dari Pemerintah. Misalnya, ada penyesuaian tarif dan ongkos angkut. Sehingga, tidak merugikan para sopir. (udi)
