Surabaya, (pawartajatim.com) – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur/Jatim merespon soal adanya penolakan tentang permohonan izin penggunaan fasilitas publik sebagai tempat salat Idul Fitri di sejumlah daerah di Indonesia.
Wakil Sekretaris PWPM Jatim, Dede Nasrullah, mengatakan kepala daerah tersebut harusnya bisa mencontoh sejumlah kepala daerah di Jatim. Sebab, di Jatim terjalin komunikasi yang harmonis antara kepala daerah dan ormas.
“Saya kira kepala daerah lain harus bisa mencontoh beberapa kepala daerah di Jawa Timur yang cukup harmonis dan kondusif membangun komunikasi dengan ormas” kata Dede, Selasa (18/4). Dede menegaskan Jatim adalah daerah dengan tingkat pluralitas yang tinggi.
Berbagai perbedaan berdasarkan paham agama, etnis, suku dan kepercayaan juga relatif tinggi. Dalam konteks mengelola perbedaan tersebut, banyak kepala daerah yang layak dijadikan contoh. “Banyak agenda-agenda Muhammadiyah di Jawa Timur yang didukung penuh oleh sejumlah kepala daerah di sini. Termasuk agenda perayaan Idul Fitri,” jelas Dede, yang juga Dosen Univesitas Muhammadiyah (UM) Surabaya itu.
Dede menyebutkan sejumlah kepala daerah yang selama ini layak dijadikan contoh dalam membangun harmonisasi di tengah perbedaan. Di antaranya, Khofifah Indar Parawangsa (Gubernur Jawa Timur), Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya), Aditya Halindra Faridzky (Bupati Tuban), dan Yuhronur Efendi (Bupati Lamongan).
Dede, menekankan pentingnya mengelola perbedaan secara bijak dan cerdas. Selain itu, perbedaan keyakinan adalah bagian dari modal sosial spiritual agar mampu memaknai perbedaan ini bukanlah sebagai masalah.
“Akan tetapi sebagai kekayaan yang harus dikelola untuk kepentingan bersama. Maka, sangat penting bagi kepala daerah dan Muhammadiyah untuk menciptakan harmonisasi, memiliki sikap saling toleransi dan menghargai,” tambah Dede.
Ia meminta agar kejadian pelarangan penggunaan fasilitas publik tersebut tidak terulang kembali di daerah-daerah lain. (red)
