Jakarta, (pawartajatim.com) – Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Senin (19/1) lalu, juga menyinggung kinerja LPS tahun 2025. Sejak LPS berdiri hingga saat ini, dalam perannya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, Lembaga sektor keuangan plat merah ini telah melakukan resolusi bank dengan cara likuidasi pada 1 bank umum, 130 BPR dan 16 BPRS, serta penempatan modal sementara pada 1 bank umum dan konversi modal (bail-in) pada 1 BPR.
“Setiap bank di Indonesia, baik bank umum maupun BPR, tanpa terkecuali merupakan anggota program penjaminan LPS. Karena itulah setiap resolusi bank yangdilakukan LPS dengan cepat dan efektif,’’ kata Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, di Jakarta Kamis (22/1).
Dari waktu ke waktu, kata dia, pembayaran klaim kepada nasabah penyimpan semakin cepat. Saat ini, rata-rata waktu pembayaran klaim pertama kali sejak bank dicabut izin usahanya sudah mencapai 5 hari kerja. Ini sudah jauh lebih cepat dari 5 tahun lalu yang memerlukan waktu hingga 14 hari kerja,” lanjutnya.
Di sisi lain, menurut dia, neraca LPS menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dalam press conference tersebut, dipaparkan bahwa total aset LPS di tahun 2025 meningkat 13,6 persen dari tahun sebelumnya, menjadi Rp 276,2 triliun (unaudited).
LPS juga membukukan surplus pada tahun 2025 sebesar Rp 33,8 triliun, naik 13,8 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, Cadangan Penjaminan LPS meningkat 13,3 persen menjadi Rp 213,4 triliun.
Dalam pelaksanaan tugasnya, LPS turut memberikan dukungan kepada perekonomian nasional, antara lain dalam bentuk kontribusi pembayaran pajak yang totalnya pada tahun 2025 sebesar Rp 3 triliun (naik 15,3 persen dari tahun 2024), dan pembelian SBN sebesar Rp 51,4 triliun (naik 8,4 persen dari tahun 2024).
Selain itu, LPS melalui program LPS Peduli juga telah menyumbangkan bantuan tanggap bencana, termasuk untuk bencana banjir Sumatera, sebagai bentuk kepedulian sosial dan empati kepada masyarakat terdampak bencana dengan total nilai bantuan sebesar Rp1,4 miliar.
Selanjutnya, dalam press conference tersebut juga dipaparkan mengenai program-program strategis LPS di tahun 2026, yang antara lain meliputi akselerasi persiapan program penjaminan polis agar dapat diimplementasikan pada tahun 2027.
Program IT BPR, serta berbagai program peningkatan literasi keuangan dan penjaminan yang menyasar pada penurunan jumlah masyarakat Indonesia yang tidak memiliki rekening bank (unbanked), yang akan dilaksanakan secara inklusif, intensif, dan kolaboratif bersama lembaga-lembaga anggota KSSK lainnya, lembaga/Kementerian terkait, dan pelaku industri keuangan.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu menegaskan, “Tahun 2026 merupakan the Great Leap bagi LPS, kami akan menggunakan segenap sumber daya LPS untuk menjadi lembaga resolusi yang terdepan dan terpercaya di kawasan regional dalam melaksanakan penjaminan serta resolusi bank dan perusahaan asuransi guna turut serta memelihara stabilitas sistem keuangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (bw)
