Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Keberhasilan Banyuwangi menangani kemiskinan ekstrem mendapat apresiasi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Saat berkunjung ke Bumi Blambangan, Menko memuji angka kemiskinan di Banyuwangi yang lebih rendah dari nasional.
“Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus, di angka 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12 persen,” kata Menko didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, disela meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di Kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Jum’at (8/4/2024).
Angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi terus turun dalam tiga tahun terakhir. Dari 3,73 persen (2020), menjadi 0,99 persen (2022). Kini, tersisa 0,43 persen di tahun 2023. Dari prestasi tersebut, Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 senilai Rp 6,71 miliar.
Insentif tersebut dipergunakan untuk memperkuat program dan strategi penurunan kemiskinan di Banyuwangi. Menko juga mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan di Banyuwangi melalui program partisipatif.
Pihaknya berharap Banyuwangi terus melakukan upaya progresif. Sehingga angka tersebut bisa terus ditekan. “Mudah-mudahan tahun ini bisa nol persen, sesuai instruksi Presiden untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024,” ujarnya.
Selain penanganan kemiskinan, Menko Muhajir juga melihat bagaimana program penanganan stunting di Banyuwangi. Program ini digerakkan dari bawah. Para kader posyandu diinstruksikan mengawal ibu hamil berkaitan dengan kecukupan gizi.
“Ini hal baik, karena pencegahan stunting jauh lebih baik ketika anak masih dalam kandungan,” terang Muhadjir. (udi)
