Hadiri Musrenbangkab, ini Harapan DPRD Banyuwangi untuk Bumi Blambangan

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus (dua dari kiri) menghadiri Musrenbangkab Banyuwangi tahun 2025, Rabu (6/3/2024). (Foto/udi)
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus (dua dari kiri) menghadiri Musrenbangkab Banyuwangi tahun 2025, Rabu (6/3/2024). (Foto/udi)

Banyuwangi (pawartajatim.com) – DPRD Banyuwangi menaruh harapan besar dalam pembangunan ke depan di kabupaten ini. Harapan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, M. Ali Mahrus dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 serta penyempurnaan rencana awal (ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (6/3/2024).

Ali Mahrus meminta program pembangunan daerah bisa lebih baik ke depannya. Dan, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tak kalah penting, sinergi antara Pemkab, DPRD, jajaran Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan bisa terjalin dengan baik. “ Kami berharap, pembangunan ke depan bisa lebih baik. Didasarkan pada sinergitas eksekutif dan legeslatif. Maka, pokok-pokok pikiran Dewan, pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan menjadi penting. Targetnya, dalam pembahasan anggaran dan eksekusi alokasi dana yang dibutuhkan,” tegas politisi PKB ini.

Menurutnya, RPJPD, RPJMD hingga RKPD patokan utamanya adalah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan DPRD bersama Bupati pada Januari 2024 lalu.

“ Alhamdulillah sesuai tupoksi di lembaga legislatif, kita sudah mengesahkan Perda RTRW yang menjadi dasar proyeksi pembangunan untuk satu tahun,lima tahun, bahkan dua puluh tahun ke depan,” tegasnya.

Dengan semangat musrenbangkab, pihaknya berharap pembangunan daerah bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, nilai APBD bukan sebuah tujuan. Namun, APBD menjadi instrumen atau alat untuk kesejahteraan masyarakat. Harapannya, proyeksi pembangunan yang dirumuskan memiliki empat hal pendekatan. Diantaranya, secara politik, teknokratik, partisipatif, buttom up dan top down. Persoalan investasi juga diharapkan menjadi perhatian serius dengan melalui pembahasan bersama eksekutif dan legeslatif.

Tak kalah penting, DPRD berharap pembangunan daerah berorientasi pada hasil. Sehingga, manfaatnya benar-benar tepat sasaran. Menyentuh kepentingan masyarakat. “ Indikatornya adalah tidak sekadar anggaran terserap, tapi manfaatnya,” tutupnnya. (udi/*)