Surabaya, (pawartajatim.com) – Guru besar dan sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggelar deklarasi dan pernyataan sikap terhadap dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Ada enam poin yang dibacakan dalam deklarasi.
Mulai menyoroti soal kepentingan bangsa dan negara yang lebih utama dibandingkan pribadi hingga soal netralitas Presiden. “Mencermati dinamika politik nasional pada proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan untuk mengawal tegaknya demokrasi, serta menjaga keutuhan NKRI menuju Indonesia Emas 2045, kami Guru Besar, sivitas akademika dan Alumni Unesa menyatakan sikap,” kata Ketua Senat Akademik Unesa, Prof Dr Setya Yuwana MA, usai deklarasi pernyataan sikap di Lab Merdeka Belajar Unesa, Senin (5/2/2024).
Sikap pertama, kata Prof Setya, mendorong semua pihak untuk menjaga kebersamaan dan suasana kondusif demi terwujudnya demokrasi yang sehat berazaskan Pancasila dan UUD 1945. Pada sikap kedua inilah ada yang menyinggung terkait kepentingan pribadi.
“Mendorong semua elemen bangsa memberikan teladan yang bijak dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan untuk suksesnya Pemilu 2024,” ungkapnya.
Pada poin ketiga, ada desakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat negara, pemerintah, TNI dan Polri untuk menjaga netralitas dan tidak memihak dalam Pemilu 2024. “Keempat, mendorong semua pihak untuk menghargai kebebasan akademik sebagai bagian dari otonomi kampus konstitusional, tanpa ada tendensi kepentingan politik, namun semata-mata untuk menjaga peradaban dan nilai-nilai demokrasi,” jelasnya.
Poin kelima, mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan edukasi dan literasi politik kepada masyarakat. Sehingga, terhindar dari informasi yang bersifat hoaks dan ujaran kebencian agar terwujud Pemilu 2024 yang jujur, adil, aman dan damai.
“Keenam, mengajak seluruh warga negara yang memiliki hak pilih untuk tidak golput, memilih sesuai hati nurani dan menghargai perbedaan pilihan,”terangnya. Menurut Prof Setya, pernyataan sikap ini sebagai tanggung jawab moral dari guru besar, sivitas akademika dan alumni Unesa dalam menjaga demokrasi yang beradab.
Sementara, Direktur Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi (LPSP) Unesa, Dr Martadi MSn, menegaskan, pernyataan terbuka ini perlu. “Kami merasa bahwa perguruan tinggi punya tanggung jawab moral, justru menjadi persoalan kalau perguruan tinggi diam, ketika melihat fenomena persoalan yang sudah memicu potensi perpecahan,” tegas Martadi.
Ia mengatakan, tugas sivitas akademika di perguruan tinggi adalah mengingatkan banyak pihak. Baik itu pemerintah, aparat hingga masyarakat. Tentunya dengan koridor yang telah dijamu oleh Undang-undang (UU) yang berlaku.
“Maka, kami hari ini memanfaatkan kebebasan akademik yang dijamin Undang-undang untuk memberikan pesan moral kepada semua pihak agar kita tetap dingin, tetap terjaga kebersamaan, persuadaraan jangan sampai kemudian hanya dengan Pemilu kemudian menimbulkan perpecahan antar anak bangsa ini,” jelasnya.
Menurut Martadi, deklrasi pernyataan sikap ini bertujuan untuk memberikan spirit moral sekaligus mengingatkan semua komponen bangsa bahwa Pemilu bukan segalanya. Gol akhir dari pemilu adalah menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil sejahtera untuk masyarakat kita.
“Kami lebih ingin memberikan pesan kepada siapapun pimpinan, pejabat, masyarakat bahwa apapun pesta demokrasi ini berjalan kita harus mengawal agar berlangsung dengan aman, damai, jurdil, dan kita semua harus tetap pada koridor yang etik, rule demokrasi yang sehat,” pungkasnya. (red)
