Ciplis Gema Qoriah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. (foto/ist)

Jember, (pawartajatim.com) – Ciplis Gema Qoriah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember (Unej), menilai krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Kabupaten Jember, harus dijadikan momentum pembelajaran bersama. Menurutnya, kejadian ini bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan momen untuk memperkuat antisipasi dan mitigasi agar masalah serupa tidak terulang.

“Saya pikir ini momentum, lesson learned, supaya ke depan tidak lagi terjadi, dan tidak lagi menjadi tanggung jawab satu pihak atau satu lembaga saja. Semua pihak terkait harus bergerak,” kata Ciplis, Kamis (31/7/2025).

Ia menekankan, pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah mitigasi sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpotensi berdampak luas bagi masyarakat. Seperti penutupan jalan di Gumitir.

“Koordinasi antarlembaga sangat penting. Dalam kasus penutupan jalur Gumitir ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur/Jatim, Kementerian PUPR, Pertamina, dan PT ASDP Indonesia Ferry harus bergerak bersama,” tegasnya.

Ciplis menilai tanggung jawab atas kelangkaan BBM tidak bisa diarahkan hanya kepada satu pihak. “Gangguan dan hambatan ini muncul karena minimnya antisipasi dan koordinasi lintas sektor. Ini kan ada ruangnya PUPR, ada ruangnya pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menyoroti perlunya simulasi kebijakan untuk menghadapi potensi krisis. “Jika terjadi situasi seperti ini, harus jelas apa yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Semua stakeholder harus bergerak. Ini bukan lagi waktunya menyalahkan salah satu pihak,” tambahnya.

Meski mengapresiasi langkah cepat Pertamina dalam mengatasi krisis BBM, Ciplis mengusulkan opsi jangka panjang berupa distribusi BBM menggunakan kereta api. Dengan kereta, suplai BBM ke Jember tidak tergantung pada kondisi jalan.

Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto. (foto/ony)

”Apalagi di Jember ada depo di Gebang yang dilewati jalur kereta api. Pertamina dan pemerintah daerah harus memikirkan alternatif distribusi ini,” jelasnya. Krisis BBM di Jember terjadi sejak Sabtu (26/7/2025) akibat terhambatnya pasokan dari Terminal Pertamina di Tanjung Wangi, Banyuwangi.

Penutupan jalur Banyuwangi – Jember via Gunung Gumitir untuk perbaikan, serta kemacetan di Pelabuhan Ketapang, membuat truk tangki BBM tidak bisa mengirim suplai tepat waktu.

Akibatnya, antrean panjang terjadi di 41 SPBU di Jember. Situasi berangsur normal sejak Rabu (30/7/2025) setelah Pertamina mengirimkan 93 truk tangki dari Malang, Surabaya, dan Jawa Tengah/Jateng.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur juga memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah cepat Pertamina Patra Niaga menjaga kelancaran distribusi BBM dan LPG di wilayah Besuki, meski jalur Gumitir ditutup sementara.

Ketua Umum KADIN Jatim, Adik Dwi Putranto, menegaskan dunia usaha di wilayah terdampak – meliputi Bondowoso, Situbondo, Jember, dan Banyuwangi – tetap bisa beraktivitas berkat mitigasi cepat dari Pemerintah Provinsi Jatim, Kementerian Perhubungan, dan Pertamina Patra Niaga.

“KADIN Jatim menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah dan Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kelancaran distribusi energi dan logistik di wilayah terdampak,” tulis pernyataan resmi KADIN Jatim, Senin (28/7/2025).

KADIN Jatim juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha tetap tenang karena stok BBM dan LPG berada dalam kondisi aman dan terkendali. Mereka membuka jalur komunikasi bagi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan atau mengalami kendala operasional selama masa penutupan jalur.

Komitmen dan kecepatan respons Pertamina Patra Niaga dalam situasi darurat ini menegaskan perannya sebagai pilar ketahanan energi nasional – mampu beradaptasi dan menjaga stabilitas pasokan di tengah tantangan logistik. (ony)