Surabaya, (pawartajatim.com) – Banjir di beberapa desa di Kabupaten Lamongan akibat luapan Sungai Bengawan Solo menjadi langganan dan tradisi, Karena itu DPRD jawa Timur/Jatim minta Pemerintah Pusat turun tangan mengatasi persoalan banjir di Lamongan.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, mengatakan banjir di Lamongan yang terjadi sering terjadi setiap tahunnya karena imbas luapan Sungai Bengawan Solo yang mengalir di Lamongan. Karena itu, penanganan banjir tidak bisa dilkaukan secara parsial.
Namun, harus secara komperehensif yang harus melibatkan semua stakeholder. Menurut Wakil Ketua DPRD Jatim ini penanganan banjir Lamongan tidak cukup hanya dilakukan Pemkab Lamongan maupun Pemprov Jatim.
Namun, Pemerintah Pusat perlu turun tangan untuk mengatasinya. Selain itu banjir Lamongan berdampak pula pada soal kesehatan dan pertanian bagi warga terdampak banjir.
“Banjir Lamongan perlu penanganan dari Pemerintah Pusat, tidak cukup hanya Pemkab Lamongan maupun Pemrpov Jatim saja, karena banjir selalu terjadi berulang kali di setiap tahunnya,” tegasnya.
Sebelumnya, ratusan rumah warga di Lamongan kembali terdampak luapan Sungai Bengawan Solo. Rumah-rumah tersebut berada di bantaran sungai dan tersebar di berbagai desa.
Diantaranya Desa Banaran Kecamatan Babat, Desa Plangwot, Desa Sangggrahan, Desa Bulu Tigo dan Desa Laren Kecamatan Laren. Saat ini, status Bengawan Solo naik menjadi siaga merah.
Agar tidak meluap ke pemukiman warga di bantaran sungai, petugas sudah melakukan berbagai antisipasi. Warga terdampak luapan Sungai Bengawan Solo yang letak rumahnya rendah, terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang lebih tinggi.
Warga juga dihimbau tidak beraktifitas di luar rumah karena arus Sungai Bengawan Solo yang cukup deras. (red)
