Gresik, (pawartajatim.com) – Banyaknya restoran yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak menjadi keprihatinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten Gresik. Mengingat krisis fiskal daerah masih menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ini. Salah satu langkah yang bisa dioptimalkan adalah melalui pajak restroran.

Sebab, banyak berdiri   restoran di Gresik seiring  bermunculannya mall maupun rumah makan lainnya. Namun, dibalik itu, banyak pula yang belum sampai dikenakan pajak restroran. Untuk itu, Komisi II mendesak agar Pemkab Gresik lebih serius memberi perhatian pada bidang ini.

Salah satu upayanya adalah  dengan  memperbanyak tapping box bagi restoran maupun rumah makan. Sehingga, pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak restoran bisa maksimal. Kalangan DPRD Gresik terus menyoroti kurang maksimalnya sektor pendapatan daerah. Salah satunya, sektor pajak restoran.

Dari ribuan restoran di Gresik baru ratusan yang telah terpasang tapping box. Kondisi ini memungkinkan adanya kebocoran pendapatan. Salah satu Anggota Komisi II DPRD Kab. Gresik Syahrul Munir mengatakan masih sangat kurang upaya memaksimalkan pendapatan dari sektor ini.

Salah satu restoran di Gresik, menyajikan berbagai menu yang digemari pengunjung. (foto/ist)

Data yang ia miliki dari 1.399 restoran di Gresik baru 103 yang terpasang tapping box. Ini menunjukkan pengawasan pemerintah sangatlah lemah. “Tidak sampai 10 persen tapping boxnya. Jadi kemungkinan bocornya masih sangat tinggi,” ujar Syahrul Munir dalam sebuah kegiatan di Gresik, belum lama ini.

Selama ini, kata dia, pengadaan tapping box hanya mengandalkan CSR dari salah satu perusahaan BUMN. Sehingga pengadaannya tidak bisa maksimal. “Kami minta BPPKAD segera melakukan langkah inovasi agar bisa ditingkatkan,” kata politisi Partai PKB Gresik ini.

Menurut dia, pemerintah bisa melakukan pengadaan tapping box sendiri, nanti sistemnya bisa dikerjasamakan dengan bank. Karena memang yang mahal itu sistemnya. “Ini harus segera dipikirkan. Agar ke depan pendapatan daerah bisa terus ditingkatkan,” ungkap anggota dewan Milenial ini.

Pihaknya meminta agar pemerintah mengintensifkan peran tenaga- tenaga lapangan dan pola pengawasan sehingga pendapatan bisa semakin optimal. “Ini yang saya kira masih sangat kurang. Petugas lapangan belum bekerja maksimal,” imbuh Syahrul Munir.

Disisi lain menurut pemerhati ekonomi, penggunaan tapping box ini bisa mengurangi resiko kebocoran. Sebab setiap transaksi pembayaran di kasir langsung terkoneksi dengan BPPKAD. (Adv/dra)