Banyuwangi, (pawartajatim.com) – DPRD Banyuwangi menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023, Senin (18/3/2024). Pembacaan nota LKPJ disampaikan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. LKPJ ini berisi capaian pembangunan selama satu tahun kemarin.
Dalam pemaparannya, Bupati Ipuk membeberkan sejumlah prestasi setahun ketika memimpin Banyuwangi. Diantaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari 73,15 di tahun 2022 menjadi 73,79 di tahun 2023.
Selama tahun 2023, realisasi target IPM tembus hingga 103,54 persen. Elemen IPM ini meliputi bidang pendidikan yang tercermin dalam rata-rata lama sekolah yang mencapai 7,76 di tahun 2023.
Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,66 persen. Bidang kesehatan, tercermin dalam usia harapan hidup yang meningkat dari 73,67 persen di tahun 2022 menjadi 73,93 persen di tahun 2023.
Sementara, indikator IPM di Banyuwangi dari sektor pengeluaran per kapita mencapai Rp12,82 juta. Angka ini naik dari tahun 2022 yang hanya Rp12,32 juta. “Untuk meningkatkan pembangunan IPM, Pemkab Banyuwangi menggulirkan beragam program. Diantaranya, Siswa Asuh Sebaya (SAS), Akselerasi Sekolah Masyarakat, Banyuwangi Tanggap Stunting dan Mal Orang Sehat,” jelas Ipuk.
Selain IPM, capaian lain di tahun 2023, Banyuwangi mampu menurunkan angka kemiskinan dari 7,51 persen di tahun 2022 menjadi 7,34 persen di tahun 2023. Bahkan, realisasi penanganan kemiskinan ini jauh melampau target yang ditetapkan.
“Peningkatan garis kemiskinan ini menandakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum warga semakin tinggi. Artinya, hidup layak semakin baik,” jelasnya. Selama 2023, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi juga meningkat.
Dari 5,03 persen disbanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini jauh diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur yang tumbut melambat 4,95 persen. Dari beragam capaian ini, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Banyuwangi mencapai 91,50 persen.
Data ini didasarkan pada survei kepuasan masyarakat selama tahun 2023. “Kami terus meningkatkan layanan digitalisasi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Salain dengan IT, kami turun ke bawah langsung melalui Bunga Desa dan lainnya,” tegas Ipuk.
Dokuman LKPJ ini akan ditanggapi DPRD melalui pemandangan umum masing-masing fraksi. Ada 7 fraksi di DPRD Banyuwangi, masing-masing Fraksi PDIP, PKB, Demkorat, NasDem, PPP, Golkar-Hanura dan Gerindra – PKS.
“Paripurna selanjutnya akan kita dengarkan pemandangan umum masing-masing fraksi,” kata Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ali Makhrus usai memimpin paripurna. (udi/*)
