Dosen ITS Dorong Kajian Ulang Tata Kelola Lahan Gambut

Pakar ITS Dr Ir Amien Widodo MSi saat menunjukkan peta sebaran titik panas yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. (foto/ist)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Indonesia menjadi salah satu negara dengan lahan gambut terluas yang memiliki potensi dalam penyimpanan karbon dan penyokong ekosistem dunia. Menanggapi fenomena kebakaran di lahan gambut, mendorong pakar geologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dr Ir Amien Widodo Msi., mengimbau kajian ulang terkait tata kelola lahan gambut.

Dosen dari Departemen Teknik Geofisika ITS tersebut mengungkapkan bahwa lahan gambut merupakan kawasan spesial yang terbentuk melalui proses alami di hutan tropis. Sisa-sisa tumbuhan yang bertumpuk selama ribuan tahun membentuk sebuah zona rawa dengan kadar air yang tinggi.

Areal gambut sendiri sangat beragam kedalamannya, mulai dari yang dangkal hingga 3-6 meter. “Di beberapa lokasi pulau terpencil kedalamannya dapat mencapai 10 hingga 18 meter,” jelasnya. Terkait sejarahnya di Indonesia, pada 1995, Amien menyebutkan proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare di Kalimantan Tengah sempat dimunculkan oleh pemerintah.

Proyek ini memanfaatkan lahan gambut menjadi kawasan pertanian, sehingga menyebabkan pembukaan lahan dan pembuatan kanal-kanal untuk mengurangi kadar air dan bisa ditanami. Namun, kondisi tanah asam menyebabkan kegagalan proyek yang kini sebagian dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.

Kanal yang yang telah terbentuk dengan sisa lahan kering itu membentuk hamparan yang mudah terbakar. Magister Ilmu Lingkungan itu bahkan menyebutkan bahwa lahan tersebut menjadi sering terbakar hampir di setiap musim kemarau tiba.

Hal ini menjadi masalah serius mengingat begitu lahan terbakar, ia akan dengan sangat mudah menyebar dan sulit untuk dipadamkan. “Bara api yang menyebar dari bawah tanah menyebabkan proses pemadaman api yang lama,” jelasnya.

Disisi lain, pembukaan lahan dengan cara dibakar telah dilarang dalam sejumlah peraturan di Indonesia. Namun, terdapat pengecualian apabila praktik pembakaran berdasarkan kearifan lokal masyarakat, termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022.

Menurut lelaki asal Yogyakarta itu, aturan tersebut dapat menjadi salah satu celah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Meskipun kemarau panjang dan El Niño yang terjadi saat ini sering dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Amien menjelaskan bahwa hal itu hanya menjadi faktor yang memperparah.

Tata kelola dan regulasi tetap menjadi dasar atas terjadinya karhutla yang telah menyebabkan berbagai dampak ekologis, kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Amien juga menekankan adanya kajian ulang terkait tata kelola lahan gambut di Indonesia.

Tuntutan tersebut diharapkan untuk dapat cepat ditangani mengingat berbagai masalah yang bisa timbul. Doktor Geologi tersebut mengungkapkan bahwa lahan gambut yang terbakar bisa menyebabkan karbon yang tersimpan bertahun-tahun dapat keluar dan memperparah krisis iklim.

“Selain itu, pencemaran udara yang terjadi juga menyebabkan masalah kesehatan dan berbagai kegiatan masyarakat pun akan ikut terhenti, termasuk kegiatan perekonomiannya,” tuturnya.

Dengan adanya bencana ini, Amien mendorong agar dapat muncul sinergi dari berbagai pihak terkait dan bertanggung jawab. Menurut dia, pemerintah harus cepat tanggap dan mempertegas regulasi mengingat penyebaran yang dengan cepat terjadi, termasuk melalui badan yang sudah dibentuk.

Selain itu, industri yang telah ditetapkan bersalah dalam hal ini juga dapat dituntut untuk segera memberikan bantuan, seperti mengeruk batas lahan agar tidak cepat menyebar. Amien menyarankan rencana pengembangan kawasan gambut menjadi kawasan swasembada pangan energi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Selain itu, ia juga menekankan adanya kerja sama dengan masyarakat lokal agar bisa ikut berpartisipasi aktif saat terjadi perubahan fungsi kawasan. “Masyarakat dapat turun berperan dalam menjaga lahan di daerah mereka masing-masing,” ujarnya.

Dorongan tersebut sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) pada poin ke-13 terkait Penanganan Perubahan Iklim dan poin ke-15 tentang Ekosistem Daratan.

Amien sangat berharap agar bencana ini mampu segera diatasi dan menjadi pengingat dalam menjaga ekosistem alam dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhannya. “Harapannya, semua dapat memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya dalam menangani bencana ini,” tegasnya. (bw)