Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Pandemi membuat ekonomi melemah, termasuk di Banyuwangi. Terkait kondisi ini, DPRD Banyuwangi mendorong eksekutif membuat kebijakan yang membangkitkan geliat ekonomi. Salah satunya, mempercepat pencairan dana hibah yang sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2022.
Dana hibah untuk masyarakat ini diyakini bisa mendorong geliat ekonomi. Sebab, masyarakat mendapatkan suntikan dana untuk pemberdayaan ekonomi. “Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), kami mendorong eksekutif mempercepat pencairan dana hibah. Ini akan mendorong geliat ekonomi di masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Banyuwangi sekaligus Wakil Ketua Banggar, Ruliyono, Kamis (1/9/2022) siang.
Menurutnya, dana hibah yang diajukan oleh masyarakat sangat ditunggu pencairannya. Sebab, anggaran tersebut diajukan sesuai kebutuhan riil. Apalagi, sudah masuk dalam APBD yang sudah ditetapkan bersama Dewan dan eksekutif. “Dana pokok pikiran (pokir) atau hibah itu adalah aspirasi masyarakat yang dititipkan ke Dewan. Pencairannya sebaiknya dipercepat. Supaya perputaran uang berjalan,” tegas politisi Golkar ini.
Dengan dana hibah, menurut Ruliyono, kegiatan ekonomi di masyarakat bisa berputar. Dia mencontohkan hibah untuk infrastruktur yang membutuhkan jasa material hingga tukang bangunan. Sehingga, menyerap tenaga kerja. “ Kalau ada serapan tenaga kerja, berarti ada perputaran uang. Ekonomi jalan,” jelasnya.
Selain dana hibah, pihaknya juga memberikan masukan kepada eksekutif terkait potensi pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya, membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, harus dikelola dengan manajemen yang profesional. Dia mencontohkan Pemkota Cilegon yang memiliki BUMD Kepelabuhan. Perusahaan daerah ini mampu menyumbang PAD hingga Rp9 miliar per tahun. “Kalau PAD-nya dari sumber yang monoton, tentunya PAD akan sulit naik. Dahulu kta punya kapal, ini bisa dijadikan bahan evaluasi,” usulnya.
Usulan DPRD terkait porsi anggaran akan kembali dibahas dalam rapat Banggar lanjutan bersama eksekutif. Rencananya, sejumlah masukan akan kembali disampaikan untuk mengoreksi rencana APBD Perubahan tahun 2022. (udi)
