Surabaya, (pawartajatim.com) – Industri jasa keuangan di Jawa Timur/Jatim menunjukkan tren pertumbuhan yang solid. Pada industri perbankan, per Juni 2024 penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit tumbuh yoy masing-masing sebesar Rp 56,8 triliun (7,81%) dan Rp 29,4 triliun (5,30%).
Penegasan itu dikemukakan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) 2 dan Manajemen Strategis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jatim, Dedy Patria, ketika berbicara dalam ‘Media Briefing Triwulan III 2024 bertajuk Penguatan Sinergi untuk Menjaga Stabilitas dan Momentum Peningkatan Kinerja Ekonomi Jatim di Surabaya, Kamis (22/8).
Menurut dia, risiko kredit terkendali dengan rasio NPL sebesar 3,24 persen. Rasio permodalan masih terjaga dengan rasio CAR sebesar 29,95 persen. Pertumbuhan industri pasar modal ditunjukkan dengan peningkatan emiten dari Jatim, sampai dengan Juni 2024 tercatat 54 perusahaan Jatim yang telah go public.
‘’Penghimpunan dana melalui security crowd funding juga meningkat 7,78 persen (yoy) menjadi Rp 37,65 miliar,’’ kata Dedy Patria, didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesi/BI Jatim, Erwin Gunawan Hutapea, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jatim, Didyk Choirul, S.Sos., M.M., M.Si., dan Kepala Kantor Perwakilan LPS II di Surabaya, Bambang Samsul Hidayat.
Pada industri perasuransian, kata dia, kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk asuransi semakin meningkat, pemegang polis asuransi naik sebesar 116,28 persen (yoy) menjadi 7.283 pemegang polis pada triwulan I 2024.
Aset netto 3 Dana Pensiun per Juni 2024 juga tumbuh 1,88% (yoy) menjadi sebesar Rp 4,28 triliun. Industri pembiayaan juga mengalami pertumbuhan, total pembiayaan per Juni 2024 meningkat 9,60 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 45,41 triliun dengan NPF gross yang masih terkendali yaitu sebesar 3,14 persen.
Outstanding pembiayaan fintech per Juni 2024 tercatat sebesar Rp 8,59 triliun atau tumbuh 32,66 persen (yoy). Demikian pula dengan pembiayaan oleh pergadaian swasta dan lembaga keuangan mikro yang meningkat yoy masing-masing 24,68 persen menjadi sebesar Rp 9,26 triliun dan 6,94 persen menjadi sebesar Rp 157 miliar.
OJK juga senantiasa berupaya meningkatkan literasi dan inklusi di Jawa Timur melalui optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menginisiasi berbagai kegiatan literasi dan inklusi keuangan dalam rangka percepatan akses keuangan daerah.
Terkait dengan kegiatan literasi, kantor OJK se-Jatim telah melakukan 122 kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan di 32 kota/kabupaten di Jatim dengan total peserta sebanyak 19.259 orang dari berbagai segmen masyarakat.
Selain melalui tatap muka, OJK se-Jatim juga mengoptimalkan penggunaan media sosial, yang dapat diakses oleh berbagai kalangan tanpa batasan lokasi dan waktu, melalui penyebaran konten literasi keuangan.
Sementara itu, upaya peningkatan inklusi keuangan telah dilakukan melalui optimalisasi berbagai produk simpanan dan kredit/pembiayaan, antara lain Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI), Simpanan Pelajar (SIMPEL), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Selain itu, dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di wilayah perdesaan, kantor OJK se-Jatim telah menginisiasi pembentukan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada beberapa lokasi antara lain Desa Dolokgede di Kabupaten Bojonegoro, Desa Bejijong di Kabupaten Mojokerto, Desa Krenceng dan Desa Kemloko di Kabupaten Blitar, Desa Gubug Klakah di Kabupaten Malang, dan Desa Peger Kulon di Kabupaten Jember.
Selanjutnya, dalam rangka peningkatan inklusi keuangan syariah serta memperluas akses keuangan di lingkungan pondok pesantren, Kantor OJK se-Jawa Timur telah membentuk Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) salah satunya di Pondok Pesantren Darul Ulum, 4 Kabupaten Jombang.
Adapun rencana program EPIKS yang akan dilakukan antara lain peningkatan literasi keuangan kepada santri dan pengurus ponpes, optimalisasi KUR syariah, optimalisasi perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Mandiri di sekitar ponpes, dan optimalisasi tabungan pelajar.
Terkait dengan pengembangan ekonomi daerah, OJK Jatim telah menyusun kajian pengembangan ekonomi daerah yang selanjutnya akan diterapkan melalui implementasi skema Kredit-Pembiayaan/Penjaminan/Asuransi Pertanian Unggul Berkelanjutan dan Berdaya Saing (TUNAS) untuk pengembangan sektor pertanian di Jatim.
Pada akhir pemaparan, OJK Jatim menyampaikan perlunya sinergi antar pemangku kepentingan untuk menggerakkan roda pembangunan serta pengembangan keuangan inklusif di daerah pedesaan secara massif sehingga perekonian masyarakat semakin meningkat.
Peran APBN Dalam Peningkatan Kinerja Ekonomi Jatim pada sesi pemaparan DJPb Kemenkeu disampaikan bahwa terkait dengan kinerja APBN regional Jatim, pendapatan negara sampai dengan 31 Juli 2024 sebesar Rp 143,73 triliun terdiri dari pendapatan pajak (Rp 67,85 triliun), Bea Cukai (Rp71,54 triliun), serta PNBP (Rp 4,33 triliun).
Sementara itu, realisasi belanja negara sebanyak Rp 75,61 triliun terdiri dari Belanja K/L (Rp 27,95 triliun) dan Belanja Transfer ke Daerah (Rp 47,66 triliun). Sampai dengan 31 Juli 2024, penyaluran kredit program berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 27,30 triliun kepada 519.457 debitur dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp 516,03 miliar kepada 124.142 debitur.
Sementara itu, bantuan sosial telah disalurkan sebesar Rp 8,39 triliun kepada 20,09 juta penerima. Belanja kementerian/lembaga menunjukkan tren pertumbuhan. Belanja Pegawai tumbuh sebesar 14,20 persen (yoy) ditopang oleh peningkatan realiasi belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. (bw)
