Gresik, (pawartajatim.com) – Bantuan Sosial (Bansos) menjadi primadona di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik berusaha mengamini keinginan warganya lewat pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hasil dari pendataan ini dipergunakan untuk satu tahun kedepan, dan pemadanan akan dilakukan pada bulan oktober ini. Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah mengatakan pentingnya data terpadu itu saat membuka kegiatan pemadanan DTKS Kecamatan Bungah dan Sidayu, Kamis (6/10).
“Data yang nantinya masuk akan kita jadikan tolak ukur dalam menentukan bantuan selama setahun kedepan, jadi manfaatkan betul bulan Oktober ini untuk memperbarui atau merevisi data yang ada,” kata Wabup di Pendopo Kec. Bungah.
Sebagai informasi, angka kemiskinan di Gresik saat ini mencapai 12,42 persen atau sekitar 166 ribu jiwa. Sedikit lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang hanya 10,38 persen dan Nasional 9,54 persen.
Bu Min, sapaan akrab Wabup Gresik juga menyampaikan, perangkat desa harus bisa memilah mana warganya yang pantas menerima bantuan dengan yang tidak. “Maka bapak dan ibu Kepala Desa harus bisa memilih dan memilah data yang sesuai masyarakat real, jangan sampai orang yang sudah mampu dimasukkan juga.
Hal ini harus diperhatikan betul karena hanya pihak desa yang bisa menentukan,” tandas wanita pertama yang menjadi Wabup Gresik ini. Di tempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kab. Gresik Ummi Khoiroh menyampaikan berangkat dari kebutuhan akan bantuan sosial oleh masyarakat, wajib hukumnya untuk mensikronkan data yang ada.
“Kita samakan persepsinya, mana saja yang boleh masuk dan tidak di DTKS ini, juga sirkulasi pembagian bansos yang ada mulai dari hulu sampai hilir, serta bantuan apapun dengan jenis anggaran apapun akan berlandaskan dari DTKS,” ujar Ummi Khoiroh.
Kegiatan pemadanan data ini juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Abu Hasan, Camat Bungah Munir bersama 22 kepala desa dan operator wilayah. Juga tampak Camat Sidayu Nuryadi, dengan 21 kepala desa beserta operator binaannya. (dra)
