Oleh : Ponang Adji Handoko/Cak Bonang (Aktivis Srawungan Arek Kampung Suroboyo/AKAS)
Di negeri yang katanya sedang menuju “Indonesia Emas”, guru honorer – orang-orang yang setiap hari menambal masa depan bangsa dengan gaji recehan-akhirnya mendapat kabar gembira. Pemerintah memberi kenaikan tunjangan sebesar Rp 100.000.
Sebuah angka yang begitu besar, begitu heboh, begitu fantastis. Wow, sampai-sampai hanya cocok untuk satu hal: bahan stand-up comedy murahan. Bedanya, hal tersebut bukan panggung komedi. Ini kebijakan negara, seharusnya makin waras.
Dengan tambahan Rp 100.000 per tahun, para guru honorer kini bisa bermimpi lebih tinggi. Cicilan rumah? Bisa. Hidup hedon? Sangat bisa. Liburan keluarga? Tentu saja bisa-asal definisi ‘liburan’ diganti menjadi duduk di teras sambil berharap listrik nggak kena pemutusan. Ironi. Inilah bertambah pahit, karena yang dikelola pemerintah bukan negara tangguh, diselingi ilusi sunyi.
Di tengah skandal korupsi puluhan triliunan, bak keluar masuk berita seperti rutinitas sarapan pagi, para guru honorer diberi remah-remah dan diminta selalu bersyukur. Padahal Prabowo pernah berjanji di depan publik saat kampanye, lantang: guru honorer akan ditambah Rp 2 juta.
Alhasil…., suara pendidik bergeser ke bilik suara karena janji manis. Tapi begitu duduk di kursi kekuasaan, angka Rp 2 juta dikecilkan menjadi Rp 100.000. Trenyuh dan miris sekali. Entah karena lupa, entah karena punya potensi digempur penyakit amnesia, atau memang pemerintah mengira guru honorer seperti boneka, manusia tidak mampu berhitung matematika.
Perbedaan penanganan terlihat jelas. Gaji guru naik Rp 100.000. Tunjangan rumah anggota DPR RI Rp 50 juta. Konsentrasinya si babe pada kebijakan Jakarta, bukan seantero Indonesia. Bahkan, kenaikan anggaran reses dianggap hal remeh-temeh.
Di mata negara, guru adalah objek upacara 25 November yang harus diberi bunga plastik, bukan profesi mulia yang harus dihormati dengan penghidupan nan layak. Sementara semua anggota DPR tinggal menunjuk plafon rumahnya yang bocor sedikit saja, langsung disuntik anggaran puluhan juta.
Ini bukan sekedar ketimpangan; ini penghinaan pada martabat kemanusian Indonesia. Jadi jangan heran kalau kelak profesi guru makin sepi peminat. Negara tidak sedang membangun pendidikan; negara sedang memasang tulisan besar-besar: ‘Jangan jadi guru. Kecuali siap makan idealisme sebagai lauk pauk harian’.
Dan ketika krisis pendidikan terjadi, mereka akan menyalahkan generasi muda: katanya malas, tidak mau mengabdi. Padahal negara tidak pernah belajar membedakan antara pengabdian dan perbudakan.
Sangat lucu ketika pemerintah mewajibkan sektor swasta membayar karyawan sesuai UMR, tetapi pemerintah sendiri menggaji guru Rp 300.000 – Rp 400.000. Dibuku teks, disebut ironi. Dalam praktik, hal tersebut kita sebut ‘kemunafikan konstitusional’.
APBN untuk pendidikan terus mengecil porsinya, tapi untuk polisi, TNI, dan program Makan Bergizi Gratis bisa tiba-tiba membengkak tanpa rasa malu. Pertanyaannya, apakah kita harus menunggu ‘Hari Guru’ agar mereka kembali memamerkan lukisan-lukisan simbolis, foto-foto pencitraan, dan testimoni manis tentang betapa pentingnya guru di mata negara?
Padahal membayar guru dengan layak itu bukan prestasi. Itu kewajiban. Itu tugas negara paling mendasar. Tapi setiap tahun, kita hanya disuguhi upacara formalitas, bukan kebijakan hakiki. Saran untuk Kementerian: berhenti membuat hegemoni simbolis.
Berhenti memperlakukan guru seperti poster kampanye yang hanya dibutuhkan saat kampanye pemilu. Sediakan anggaran yang jelas, stabil, dan layak. Tidak perlu gimmick. Tidak perlu panggung. Guru bukan figuran belaka untuk menutupi kerusakan kebijakan.
Karena kalau negara terus seperti ini. Jangan salahkan rakyat kalau akhirnya percaya: pendidikan di Indonesia bukan prioritas-hanya dekorasi untuk menutupi pemerintahan yang semakin hari semakin tidak peduli pada akal sehat.
Presiden Prabowo, kita semua berharap dipundak dan hatinya. Apa yang terucapkan dalam janji kampanye, selalu melibatkan jiwa raga sangat utuh, antara ucap dan gerak langkah. Semoga. (*)
