Surabaya, (pawartajatim.com) – Realisasi pendapatan negara hingga triwulan III/2025 mencapai Rp 180,63 triliun (63,88 persen) dari target Rp 282,72 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan terealisasi Rp 173,93 triliun atau 62,72 persen dari target Rp 277,32 triliun dan PNBP sebesar Rp 6,7 triliun yang telah melampaui target dengan capaian 123,11 persen dari target Rp 5,44 triliun.
Penegasan itu dikemukakan Kepala Kantor Wilayah/Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur/Jatim, Dudung Rudi Hendratna, ketika berbicara pada acara Temu Media 2025 yang digelar Lembaga Penjamin Simpanan/LPS II, Bank Indonesia/BI Perwakilan Jatim, OJK Jatim, Kementerian Keuangan Jatim di Restauran Mahameru Surabaya Selasa (18/11).
‘’Penerimaan perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak pada Ditjen Pajak sebesar Rp 73,39 triliun (57,12 persen dari target Rp 128,48 triliun) dan penerimaan kepabeanan dan cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp 100,54 triliun (67,55 persen dari target Rp 148,83 triliun),’’ kata Dudung Rudi Hendratna.
Realisasi belanja negara triwulan III/2025 sebesar Rp 92,09 triliun atau 72,97 persen dari pagu belanja negara di Jatim. Kinerja Belanja Negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp 28,64 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp 63,45 triliun.
Pendapatan negara s/d September 2025 mencakup pendapatan pajak 73,39 triliun, bea cukai Rp 100,54 triliun, serta PNBP Rp 6,76 triliun. Penerimaan pajak (netto) s.d September 2025, penerimaan pajak mencapai Rp 73,39 triliun.
Sektor Industri pengolahan menjadi sektor usaha dengan penerimaan pajak terbesar dengan kontribusi sebesar Rp 31,78 triliun (43,3 persen) dari total Penerimaan Pajak Jatim. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai s/d September 2025 mencapai Rp 100,54 triliun 67,55 persen dari target APBN) tumbuh 4,0 persen (yoy).
Realisasi Cukai sebesar Rp 95,67 Triliun (67,20 persen dari target APBN), tumbuh 4,36 persen (yoy) dipengaruhi antara lain oleh kebijakan penundaan pelunasan 90 hari yang tidak diterapkan tahun ini. Realisasi bea masuk sebesar Rp 4,42 triliun (69,71 persen dari target APBN), terkontraksi 9,44 persen (yoy) dipengaruhi kebijakan ketahanan pangan domestik sejalan dengan upaya swasembada dan peningkatan pemanfaatan fasilitas Free Trade Agreement.
Realisasi bea keluar sebesar Rp 445,36 miliar (378,87 persen dari target APBN), tumbuh 418,97 persen (yoy) didorong kenaikan harga CPO. PNBP s/d 30 September 2025 realisasi PNBP tetap terjaga mencapai Rp 6,7 triliun (123,11 persen dari target) tumbuh 9,5 persen (yoy).
Realisasi PNBP Lainnya sebesar Rp 3,11 triliun tumbuh sebesar 1,32 persen (yoy). PNBP Lainnya meningkat terutama berasal dari pelayanan pertanahan, penerbitan STNK, pendapatan paspor, pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor, dan pendapatan jasa kepelabuhan.
Realisasi PNBP BLU sebesar Rp 3,59 triliun tumbuh 17,78 persen (yoy) disebabkan oleh pertumbuhan yang tertinggi dari pelayanan rumah sakit yang tumbuh mencapai 17,26 persen (yoy), dan berkontribusi tertinggi kedua dengan proporsi 36,83 persen dari total realisasi Pendapatan BLU.
Sementara, tertinggi pertama yaitu dari pelayanan Pendidikan dengan kontribusi mencapai 57,4 persen dari total realisasi pendapatan BLU. Dari pengelolaan aset, realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara s/d September 2025 yang dilaksanakan DJKN, meliputi realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim s.d. September 2025 mencapai Rp 4,19 triliun atau 76,91 persen dari target; realisasi PNBP Lelang sebesar Rp 132,94 miliar atau 106,46 persen dari target Rp 124,87 miliar; realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp 323,29 Juta atau 210,75 persen dari target Rp153,4 Juta; realisasi PNBP Aset Rp 142,06 miliar atau 86,02 persen dari target Rp 165,14 miliar.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat, s/d 30 September 2025 Belanja Pegawai sebesar Rp 18,73 triliun dengan tingkat penyerapan 77,53 persen, Belanja Barang sebesar Rp 7,40 triliun dengan penyerapan 52,77 persen, Belanja Modal sebesar Rp 2,41 triliun atau 42,27 persen, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp 99,66 Miliar atau 71,79 persen.
Data ini menunjukkan bahwa belanja pegawai masih menjadi komponen dengan porsi penyerapan tertinggi, sementara belanja modal masih relatif rendah pada kuartal III 2025. 20. Secara keseluruhan Transfer Ke Daerah (TKD) mengalami pertumbuhan realisasi 0,38 persen (yoy), Pertumbuhan TKD disebabkan oleh peningkatan dari DBH yang tumbuh Impresif mencapai 24,30 persen (yoy) utamanya dari Dana Bagi Hasil Minyak Bumi, sejalan dengan pergerakan harga minyak dunia yang meningkat.
Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD s/d September 2025 terealisasi sebesar Rp 63,45 triliun (77,21 persen dari pagu Rp 82,19 triliun). Realisasi DBH terealisasi Rp 9,02 triliun tumbuh 24,30 persen (yoy), realisasi DAU Rp 34,46 triliun tumbuh 0,98 persen (yoy), realisasi DAK Fisik sebesar Rp 281,61 miliar kontraksi 81,76 persen (yoy), realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp 12,34 triliun tumbuh 3,10 persen (yoy), realisasi Insentif Fiskal terealisasi Rp 401,39 miliar kontraksi 37,87 persen (yoy), dan dana Desa terealisasi Rp 6,95 triliun kontraksi 9,44 persen (yoy). (bw)
