Malang, (pawartajatim.com) – Konferensi Kerja Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Malang digelar. Acara tersebut digelar di Gedung PGRI Pepen Kabupaten Malang yang dihadiri eluruh pengurus PGRI Kabupaten Malang Sabtu (5/7).
Kegiatan ini merupakan agenda lima tahunan sebagai bentuk evaluasi, sekaligus momen pemilihan kepengurusan baru periode 2025 – 2030 dibuka dan dihadiri Bupati Malang HM Sanusi.
Menurut Ketua Panitia H Rohma, Spd., didampingi sekretaris Rudhy Subiyanto, mengatakan, konfrensi kerja kabupaten ini diadakan di Gedung PGRI Pepen Aula Rapat dan menjadi yang pertama dilakukan dalam dua tahap pleno.
“Konkerkab ini dilaksanakan sebagai suatu kebanggaan bagi kami, karena tidak hanya untuk evaluasi, tapi juga sebagai wadah demokratis pemilihan pengurus baru,” katanya. Proses pemilihan masih berada pada tahap penjaringan bakal calon.
‘Hingga saat ini, tercatat ada 6 calon untuk Ketua PGRI dan terpilih H. Rohman, S.pd., sebagai ketua PGRI masa bakti 2025-2030 dengan suara terbanyak 150 orang,’’ ujar H Rohma, Spd.
Ia menambahkan, para calon akan melalui satu mekanisme tambahan berupa uji kompetensi dari 34 calon yang akan dipimpin oleh panitia pemilihan dari PGRI Provinsi Jawa Timur/Jatim.
“Dalam pemilihan, sebelumnya mereka ditanya kesiapannya sebelum resmi ditetapkan sebagai calon tetap,” tambahnya. Adapun mekanisme pemilihan dilakukan seperti periode sebelumnya. Seluruh cabang memiliki hak suara dalam memilih pengurus baru.
Namun, seluruh teknis dan prosedur pelaksanaan pemungutan suara diserahkan penuh kepada tim panitia dari Provinsi Jatim. Pengurus PGRI kabupaten hanya membantu pelaksanaan teknis di lapangan.
‘’Semua panduan utama dari PGRI provinsi,” kata Rohmah. Sedangkan untuk Wakil Ketua I Dwi Sucipto, SH. M.Si dan Wakil II H. Firdaus, S.pd. M.Pd. Wakil Ketua III Suntoro,S.pd. Sementara, Sekretaris Eko Hadi Nursamsi.
‘’Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat dijadikan proses evaluasi bagi kepengurusan baru dan bahan pembelajaran bagi kepengurusan masa yang akan datang yang lebih baik lagi, khususnya PGRI,’’ pungkasnya.
Dwi Sucipto, SH MSi., menambahkan, perjuangan para guru belum selesai, tetapi banyak guru yang memiliki usia yang terbilang tua belum diangkat PPPK. Kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/PPPK yang dilantik 2 Juni lalu sebanyak 1800.
Ada juga guru juga kita perjuangkan dalam pengangkatan lalu dalam SK PPPK itu per Maret 2025 dan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) juga sama Maret 2025. Minimal gaji sejak Maret 2025 jangan dikurangi.
Problematika dunia pendidikan guru juga harus ada kode etik sebagaimana kode etik profesi jika permasalahan itu terjadi dan diselesaikan terlebih dahulu di organisasi baru di lanjutkan di ranah lain, jika diperlukan.
Dalam kepengurusan Dwi Sucipto terkait honorer yang menjadi P3K. Kalo bisa harapan saya jadi PNS P3K rata2 sudah pada tua ini PR untuk kedepan bagi ketua baru. Akan tetapi dalam membuat pesan sebagaimana Dirjen itu lembaga ya jangan pesan itu lewat TikTok harus lewat surat. (sam)
