Malang, (pawartajatim.com) – Usulan Kabupaten Malang terkait Sekolah Rakyat ada di tiga tempat. Yakni, Desa Srigonco Bantur luas 9,6730 ha dengan tujuh bidang. Selanjutnya Desa Jeru Tumpang dengan bentuk SHP luas 6,2034 ha. Dan Kasembon Desa Sukosari milik Unbra, berbentuk SHM dengan luas 2,9681 ha dengan luas bangunan 2,609 M2 termasuk pos Jaga.
Terhadap usulan itu, Kementerian PU langsung mengkaji usulan lahan Sekolah Rakyat di Malang. Bupati Malang H. M Sanusi dan Wakil Bupati, Lathifah Shohib, mendampingi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum Dr Maulidya Indah Junica Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Dewi Chomistriana, ST., MSc, sekretaris dan Airyn Saputro Harahap dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jatim.
Saat meninjau lahan yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang Kamis (17/4/2025), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengkaji usulan lahan bagi pembangunan gedung untuk program Sekolah Rakyat di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur yang diajukan Pemerintah Kabupaten Malang.
Direktur Jenderal/Dirjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Dr Ir Maulidya Indah Junica, M. Sc., di Malang, Kamis (17/4/2025) sore mengatakan dari peninjauan yang telah dilakukan didapati hasil lahan untuk dibangun gedung Sekolah Rakyat milik Pemkab Malang tujuh bidang dengan luas keseluruhan 9,6730 ha.
Tapi, kata dia perlu merancang teknis pelaksanaan pembangunan untuk Sekolah Rakyat. Yakni, program inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto, tentang model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dengan fasilitas yang memadai.
Sekolah Rakyat secara teknis adalah program pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan anak dalam memperoleh pendidikan.
“Bupati HM Sanusi juga menjelaskan bahwa lahan ini secara clear and clean ya hampir 100 persen. Poin verifikasinya apakah ini hak milik, ada sertifikatnya, dan tak sengketa itu sudah pasti,” kata Maulidya.
Verifikasi juga dilakukan dengan melihat pada dampak lingkungan dan sosial terhadap lingkungan setempat pada dasarnya. Selain itu, pembangunan tak boleh menyalahi rencana tata ruang wilayah pekerjaan umum (RTRW) daerah setempat.
“Setelah itu selesai kemudian baru aspek yang lain, ada dokumen perencanaan dan segala macam,” tandanya. Pembangunan fisik bangunan Sekolah Rakyat, kata dia, memperhatikan dan menyesuaikan pada kontur tanah dan demografi di lahan tersebut.
“Perencanaan ada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, makanya kami lihat bangunannya nanti yang sesuai seperti apa. Karena sesuai arahan presiden, ada tiga level (jenjang pendidikan), yakni SD, SMP, dan SMA dengan segala fasilitasnya, termasuk di dalamnya ruang belajar, asrama, laboratorium dan sebagainya,” katanya.
Jika sesuai time line yang disampaikan oleh pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto, maka pembangunan mulai dilaksanakan pada Juni 2025 dan diharapkan tuntas pada Februari 2026 sehingga bisa dilaksanakan pada tahun ajaran tersebut.
“Karena ini kan bangun dari awal artinya dari tidak ada menjadi ada, kami berharap semuanya berjalan harmonis, itu yang penting,” ucapnya. Sanusi menjelaskan bahwa lokasi yang diusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk dibangun gedung Sekolah Rakyat mencapai 9,6 hektare.
“Dokumennya sudah tersertifikat,” ujar Sanusi. Selain gedung yang peruntukannya sebagai ruang belajar mengajar, pembangunan meliputi sejumlah fasilitas penunjang aktivitas pelajar. “Masuk, sarana olahraga 1 hektar lagi masih bisa karena yang dibutuhkan itu lima hektare dan masih ada ruang empat hektare bisa untuk sarana penunjang,” tambahnya. (sam)
