Surabaya, (pawartajatim.com) – Tak hanya fokus dalam Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Angka Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) bersama-sama berpartisipasi menyejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi keluarga.
Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN, Nopian Andusti, SE, MT. mengatakan, secara spesifik program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dikembangkan BKKBN difokuskan pada keluarga akseptor dan akseptor yang tergabung dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
“Saat ini, jumlah UPPKA kita baru sekitar 36 ribu di seluruh Indonesia dan 10 persen nya ada di Jawa Timur. Harapannya satu desa atau satu kelurahan ada UPPKA, Jadi kurang lebih 83 ribu di Indonesia nantinya,” sebut Nopian, di Surabaya Minggu (6/10).
Ia menambahkan, UPPKA belum banyak dikenal terutama pemerintah daerah, sehingga kurang disentuh oleh stakeholder terkait, padahal UPPKA ini juga bagian dari masyarakat. ‘’Kelompok UPPKA harapannya bisa setara dengan UMKM mendapat sentuhan dan pembinaan, dan ini salah satu bentuk pengakuan bahwa UPPKA adalah bagian dari UMKM dengan peran serta Bank Indonesia dalam pembinaan kelompok UPPKA,” jelasnya.
Menurut dia, potensi UPPKA sangat signifikan untuk menunjang perekonomian keluarga. Sedikitnya 3.600 Kelompok UPPKA ada di Jawa Timur/Jatim. Sementara, Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Irene Heniwati, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi BI dan BKKBN dalam rangka memperkuat ekonomi keluarga dan pengembangan usaha yang dikelola perempuan.
“71 persen masyarakat yang tidak bisa akses keuangan karena tidak punya uang. Bagaimana keuangan inklusif masyarakat bisa mengakses produk layanan keuangan formal apabila tidak ada pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
Irene menjelaskan, BI punya program EKI (Edukasi Keuangan Inklusif) yang berbasis kelompok subsisten kapasitas usaha, peningkatan literasi dan akses keuangan dan penguatan kelembangaan. Program ini telah dikembangkan di 46 kantor perwakilan BI dari sabang sampai Merauke, menyasar masyarakat berpendapatan rendah dan penerima bansos.
Ia menyebut, hal ini dimaksudkan agar masyarakat tersebut bisa mandiri melalui pengembangan usaha dan potensinya. Total kelompoknya 1.700-an, mayoritas masyarakat berpendapatan rendah dan penerima bansos.
Ini sejalan dengan BKKBN bagaimana ingin meningkatkan ekonomi keluarga dan agar mandiri. ‘’Artinya, jangan sampai mereka hanya menerima bantuan, jangan hanya nunggu bansos tetapi supaya mereka bisa mengembangkan potensi usaha yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan atau memiliki penghasilan,” katanya.
Kegiatan secara hybrid yang dilaksanakan di Hotel Sheraton Surabaya tersebut dihadiri sedikitnya 150 peserta, terdiri dari BPD AKU (Badan Pengurus Daerah Asosiasi Kelompok UPPKS), Ketua dan Kader Kelompok UPPKA, Pengelola Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Penyuluh KB dari 6 wilayah kab/ kota di Jawa Timur Sedangkan ratusan peserta lainnya mengikuti secara daring. (bw)
