Gresik, (pawartajatim.com) – Tercapainya kondisi masyarakat Gresik yang sehat adalah keinginan dari Dinas ini dengan program Integrasi Layanan Primer (ILP). Dinas dibawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab Gresik) ini telah menyediakan berbagai fasilitas Kesehatan.
Antara lain, screening/pencegahan suatu penyakit di Posyandu Puskesmas Pembantu/Pustu, Puskesmas kecamatan secara gratis. Namun, sayangnya masih banyak warga yang enggan memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut.
Sehingga pencapaian Standar Pelayanan Minimum/SPM di Kota Pudak ini belum menunjukkan angka yang menggembirakan. Atau dengan kata lain, pencapaian SPM sampai saat ini belum mencapai target. Padahal program ini sudah dicanangkan sejak 2022.
Untuk mengurai kondisi kusut ini sangat perlu diadakan kegiatan pemasyarakatan program Integrasi Layanan Primer ini. Maka tepatlah langkah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gresik bekerjasama dengan PWI Kabupaten Gresik, menggelar kegiatan Workshop bertema ‘Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kota Pudak ini.
Workshop ini bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial yang terintegrasi dari tahap lahir hingga dewasa, serta di usia lanjut. Kegiatan berlangsung di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik, Rabu (11/9).
Melalui sistem Integrasi Layanan Primer ini, diharapkan warga Gresik dapat mengakses layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka pada setiap tahap kehidupan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
Hadir menjadi narasumber dalam acara ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, dr Mukhibatul Khusna, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dan Ketua Sementara DPRD Gresik, Abdullah Hamdi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, dr Mukhibatul Khusna, menyampaikan Integrasi Layanan Primer merupakan trasformasi baru pelayanan kesehatan di Indonesia.
“Dengan integrasi layanan primer ini, maka para pasien akan mendapatkan kualitas layanan yang semakin baik,” ujarnya. Integrasi Layanan Primer, lanjutnya merupakan upaya untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan berbagai ILP.
“Hal ini, merupakan salah satu pilar transformasi bidang kesehatan di Indonesia yang melayani mulai dari ibu hamil, bayinya, remaja, dewasa hingga lansia,” jelas dr Mukhibatul Khusna. Khusna panggilan akrab Kadinkes ini menambahkan layanan primer ini menjadi tonggak masyarakat kelas bawah, mulai dari posyandu hingga di puskesmas.
Sejak pencegahan sampai dengan pengobatan. “Dengan adanya UHC, tentu layanan ini akan sangat terintegrasi. Sehingga harapannya bisa bersinergi dengan legislatif, terutama soal pengawalan anggaran,” tuturnya.
Menurut dr Mukhibatul Khusna, integrasi ini memiliki beberapa fokus, yaitu Menyelaraskan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup, Memperluas layanan kesehatan hingga ke tingkat kelurahan dan pedukuhan, serta Memperkuat pemantauan wilayah setempat.
“Semoga bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan masih banyak problem pelayanan kesehatan yang saat ini menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten.
Pemkab Gresik bersama jajaran sedang fokus menyelesaikan hal tersebut. Di antaranya keadaan Pustu yang memprihatinkan tapi tak bisa di rehab sebab berada di atas lahan desa, gaji kader kesehatan yang masih kecil, dan lainnya.
“Kehebatan negara maju dalam pelayanan kesehatan adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, layanan yang ramah dan cepat, peningkatan kapasitas SDM perawat. Ini yang perlu kita contoh dan benahi,” tuturnya.
Bupati Gresik yang kerap disapa Gus Yani, mengajak kepada jajaran Dinkes maupun Puskesmas agar memikirkan layanan konsultasi kesehatan dengan jarak jauh berbasis teknologi. Hal ini dianggap sangat inovatif untuk mengurangi antrean di Puskesmas saat berobat.
“Mungkin bisa kita coba, nanti honor pelayanannya diambilkan dari dana kapitasi. Tapi tidak harus semua wilayah, karena karakteristik masyarakat kita berbeda. Mungkin bisa dicoba di kota dulu,” pungkasnya.
Sementara itu, Abdullah Hamdi, Ketua Sementara DPRD Gresik menyampaikan pentingnya sinergi antara semua pihak untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. “Kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak terkait sangat dibutuhkan untuk memperbaiki infrastruktur serta kualitas layanan kesehatan di Gresik, ” ujarnya.
Hamdi menambahkan bahwa dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD dapat dimanfaatkan untuk mendukung perbaikan fasilitas kesehatan di daerah. “Dengan adanya dukungan dari semua pihak, termasuk melalui dana jasmas DPRD, diharapkan masalah-masalah terkait fasilitas kesehatan yang belum memadai dapat segera teratasi,” tambahnya.
Politisi dari Dapil Menganti dan Kedamaian ini berharap sinergi yang terjalin ini dapat membawa perubahan positif bagi pelayanan kesehatan di Gresik, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih baik dan berkualitas.
Turut hadir dalam workshop ini Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gresik Imam Basuki, dr Setyo Susilo Kabid Yankes, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Gresik, serta insan Kesehatan. Secara umum workshop berjalan lancar dan gayeng. (dra)
