Surabaya, (pawartajatim.com) – Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur/Jatim mendapatkan undangan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Publik (KIP). Sebagai lembaga vertikal, Perwakilan BKKBN Jatim menyambut undangan ini dengan senang hati dan mengikuti segala proses monitoring dan evaluasi dengan antusias.
Ketua Komisi Informasi Jatim, Imadoeddin, mengatakan, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi sudah dilakukan oleh pihaknya setiap tahun. Namun khusus untuk Perwakilan BKKBN Jatim baru diundang tahun ini.
Imadoeddin, menjelaskan sebelum-sebelumnya pihaknya hanya fokus ke Dinas di lingkungan Jatim. Sedangkan untuk instansi vertikal dari pusat kewenangan ada di KIP pusat.
“Namun tahun ini, kami KIP Jatim diberikan kewenangan untuk melakukan monev untuk instansi vertikal seperti BKKBN, KPU, dan Bawaslu,” kata Imadoeddin, kepada sejumlah awak media di Kantor Perwakilan BKKBN Jatim disela-sela kegiatan monitoring dan evaluasi, Rabu (18/10).
Ia menjelaskan setelah melakukan evaluasi dan monitoring maka tahap selanjutnya akan lakukan rekap nilai. Bila dari sisi penilaian memenuhi persyaratan maka akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu tahap wawancara.
KIP Jatim akan mendalami komitmen pemimpin di lembaga itu, bagaimana keterkaitan dalam informasi publik ke depannya, apakah berkaitan dengan inovasi, strategi dan akhirnya akan ke penghargaan bila nilainya memenuhi standart. Kategori peduli informasi, kualitas informasi, jenis informasi, sarana prasarana juga terkait dengan komitmen organisasinya.
“Tujuan monev dan penilaian ini tidak lain kami ingin mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU nomor 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Komisi Informasi Publik nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik,” paparnya.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Maria Ernawati, mengucapkan terimakasih kepada KIP Provinsi Jawa Timur yang telah mengundang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam rangka monitoring dan Evaluasi informasi publik.
“Ini hal pertama di tahun ini bagi kami. Sebagai lembaga vertikal, tentunya keberadaan kami memberikan satu dukungan pembangunan di Jatim bagaimana peningkatan SDM melalui program Bangga Kencana dan penurunan stunting,” jelasnya.
Perwakilan BKKBN Jatim, sambungnya, tidak bisa bergerak sendiri namun memerlukan mitra. (bw)
